Connect with us

Zona Bolmong Raya

Astaga! Jabatan Kepala Dinkes Bolmong terancam

Batas waktu penyelesaian persoalan aset berakhir, tapi tindak lanjut baru 62 persen

Bagikan !

Published

on

LOLAK, ZONAUTARA.com – Batas waktu penyelesaian persoalan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) berakhir Kamis (31/10/2019). Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, dari hasil rekonsiliasi, per 31 Oktober 2019, keseluruhan progres tindak lanjut aset daerah sudah mencapai 93 persen.

Dari total nilai temuan BPK RI sebesar Rp 489.794.664.012, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp 456.503.279.788. Masih tersisa Rp33.291.384.223.

Sebanyak 29 instansi yang bermasalah dengan aset rata-rata capaiannya di atas 90 persen. Bahkan sebagian sudah tuntas 100 persen.

Hanya satu instansi yang progresnya nyaris tidak ada pergerakan, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong. Selama Oktober, upaya yang dilakukan hanya kandas di posisi 62 persen.

Dari total nilai temuan asset sebesar Rp17.510.370.285, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp10.942.027.552. Sisanya yang masih bermasalah sebesar Rp6.568.342.733.

Kepala Dinkes Bolmong Sahara Albugis mengakui hal tersebut. Ia menyebut, masih ada beberapa item saja yang belum tuntas. Hanya saja, menurut Sahara, nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi presentasi. Dijelaskan, yang menjadi kendala yakni alat kesehatan yang diadakan 2007 dan 2010 masing-masing nilai sekitar 1 miliar lebih.

“Saat itu pengadaannya masih bersifat gelondongan dan tercatat sebagai aset. Ada juga aset gedung Pustu dan Polindes yang ada di Kotamobagu tapi masih tercatat di Bolmong. Nilainya juga lumayan besar sekitar 2,5 miliar lebih. Itu yang sementara kita urai. Semua itu sementara berproses dan Insya Allah bisa selesai dalam minggu ini,” jelas Sahara saat dimintai konfirmasi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bolmong Rio Lombone mengatakan, hasil tersebut baru berupa bahan dari hasil tindak lanjut temuan. Selanjutnya masih akan dilakukan penginputan untuk penyusunan neraca aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun 2019. Sehingga menurutnya, pekerjaan sebenarnya baru saja akan dimulai berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

“Sehingga SKPD harus tetap semangat dalam bekerja untuk memperbaiki opini dan kualitas laporan keuangan Pemkab Bolmong,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengaku, terkait batas waktu penyelesaian aset daerah, pihaknya masih akan berkonsultasi kembali dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.

“Masih dikonsultasikan dengan BPK-RI apakah ada perpanjangan waktu atau tidak,” ungkapnya via layanan pesan WhatsApp.

Di sisi lain, batas waktu 31 Oktober 2019 tersebut tertuang dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Bolmong usai dilantik, medio Agustus 2019 lalu. Pakta integritas yang berisi 8 poin penting itu ditandatangani langsung di hadapan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Pada poin pertama ditegaskan akan menyelesaikan permasalahan aset daerah yang berhubungan dengan unit kerja masing-masing paling lambat 31 Oktober 2019. Dan pada poin terakhir (ke depalan), dengan tegas menyebutkan, apabila tidak menjalankan sebagaimana yang tersebut pada poin sebelumnya (1 sampai 7), maka siap dan bersedia diberhentikan dari jabatan.

“Pejabat yang baru dilantik pada hari ini, saya minta harus dapat menyelesaikan permasalahan aset dalam kurun waktu hingga bulan Oktober tahun ini (2019). Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan aset, jabatan saat ini akan dievaluasi dan diisi dengan orang yang mampu dan mau bekerja dengan maksimal,” tegas Bupati Yasti dalam sambutannya usai melantik sejumlah pejabat Pemkab Bolmong beberapa waktu lalu.(itd)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Bahas kawasan industri Mongondow, Yasti temui Menteri Bappenas

Nilai investasi yang akan dikucurkan mencapai 160 triliun rupiah dan dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

Bagikan !

Published

on

Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow saat menemui Menteri Bappenas RI, Suharso Monoarfa, pekan lalu.

BOLMONG, ZONAUTARA.COM – Meski masih ditengah pandemi Covid-19, Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow tetap getol menghadirkan lapangan kerja yang luas di daerah yang dia pimpin.

Kawasan Industri Mongondow (Kimong) yang digagas sejak tahun 2019 makin terang setelah top eksekutif Pemkab Bolmong itu menemui Menteri Bappenas RI, Suharso Monoarfa, pekan lalu. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada pelantikan Rektor UDK, baru-baru ini.

“Saya harus menguraikan sedikit terkait Kimong (Kawasan Industri Mongondow) yang sudah MoU, bahwa saya juga sudah bertemu dengan Menteri Bappenas terkait blue book pengembangan Kimong,” ungkap Yasti.

Selain itu, ia juga mengaku bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI). Hal yang sama ia sampaikan serta meminta khusus Kimong harus jalan tahun ini. Gubernur Sulut juga telah menyetujui dan bersama-sama Pemkab Bolmong untuk mempercepat walaupun di tengah pandemi Covid 19.

“Kalau kita menunggu panjang pandemi ini berakhir, maka kita harus mulai sehingga daerah kita maju bersama,” sahutnya. Selain itu, Yasti menyampaikan nilai investasi yang akan dikucurkan pada Kawasan Industri Mongondow mencapai 160 triliun rupiah dan dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

“Investasi Kimong mencapai 160 Triliun yang diperuntukan untuk pembangunan pabrik dari hulu hingga hilir. Semua tanah pertanian akan kita manfaatkan, masyarakat pun akan diberikan kemudahan fasilitas-fasilitas supaya bisa bercocok tanam. Dan investasi ini akan menyerap 33.000 tenaga kerja yang prioritas anak anak Mongondow,” ucap Yasti di hadapan tamu undangan pelantikan Rektor UDK.

Editor: Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com