Connect with us

Zona Bolmong Raya

Astaga! Jabatan Kepala Dinkes Bolmong terancam

Batas waktu penyelesaian persoalan aset berakhir, tapi tindak lanjut baru 62 persen

Bagikan !

Published

on

LOLAK, ZONAUTARA.com – Batas waktu penyelesaian persoalan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) berakhir Kamis (31/10/2019). Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, dari hasil rekonsiliasi, per 31 Oktober 2019, keseluruhan progres tindak lanjut aset daerah sudah mencapai 93 persen.

Dari total nilai temuan BPK RI sebesar Rp 489.794.664.012, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp 456.503.279.788. Masih tersisa Rp33.291.384.223.

Sebanyak 29 instansi yang bermasalah dengan aset rata-rata capaiannya di atas 90 persen. Bahkan sebagian sudah tuntas 100 persen.

Hanya satu instansi yang progresnya nyaris tidak ada pergerakan, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong. Selama Oktober, upaya yang dilakukan hanya kandas di posisi 62 persen.

Dari total nilai temuan asset sebesar Rp17.510.370.285, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp10.942.027.552. Sisanya yang masih bermasalah sebesar Rp6.568.342.733.

Kepala Dinkes Bolmong Sahara Albugis mengakui hal tersebut. Ia menyebut, masih ada beberapa item saja yang belum tuntas. Hanya saja, menurut Sahara, nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi presentasi. Dijelaskan, yang menjadi kendala yakni alat kesehatan yang diadakan 2007 dan 2010 masing-masing nilai sekitar 1 miliar lebih.

“Saat itu pengadaannya masih bersifat gelondongan dan tercatat sebagai aset. Ada juga aset gedung Pustu dan Polindes yang ada di Kotamobagu tapi masih tercatat di Bolmong. Nilainya juga lumayan besar sekitar 2,5 miliar lebih. Itu yang sementara kita urai. Semua itu sementara berproses dan Insya Allah bisa selesai dalam minggu ini,” jelas Sahara saat dimintai konfirmasi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bolmong Rio Lombone mengatakan, hasil tersebut baru berupa bahan dari hasil tindak lanjut temuan. Selanjutnya masih akan dilakukan penginputan untuk penyusunan neraca aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun 2019. Sehingga menurutnya, pekerjaan sebenarnya baru saja akan dimulai berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

“Sehingga SKPD harus tetap semangat dalam bekerja untuk memperbaiki opini dan kualitas laporan keuangan Pemkab Bolmong,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengaku, terkait batas waktu penyelesaian aset daerah, pihaknya masih akan berkonsultasi kembali dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.

“Masih dikonsultasikan dengan BPK-RI apakah ada perpanjangan waktu atau tidak,” ungkapnya via layanan pesan WhatsApp.

Di sisi lain, batas waktu 31 Oktober 2019 tersebut tertuang dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Bolmong usai dilantik, medio Agustus 2019 lalu. Pakta integritas yang berisi 8 poin penting itu ditandatangani langsung di hadapan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Pada poin pertama ditegaskan akan menyelesaikan permasalahan aset daerah yang berhubungan dengan unit kerja masing-masing paling lambat 31 Oktober 2019. Dan pada poin terakhir (ke depalan), dengan tegas menyebutkan, apabila tidak menjalankan sebagaimana yang tersebut pada poin sebelumnya (1 sampai 7), maka siap dan bersedia diberhentikan dari jabatan.

“Pejabat yang baru dilantik pada hari ini, saya minta harus dapat menyelesaikan permasalahan aset dalam kurun waktu hingga bulan Oktober tahun ini (2019). Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan aset, jabatan saat ini akan dievaluasi dan diisi dengan orang yang mampu dan mau bekerja dengan maksimal,” tegas Bupati Yasti dalam sambutannya usai melantik sejumlah pejabat Pemkab Bolmong beberapa waktu lalu.(itd)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Aktivitas Belajar-Mengajar SDN 1 Sangkub Dua Dipindahkan

Pemerintahan Yang Dipimpin langsung Oleh Bupati Bolmut Depri Pontoh, Wakil Bupati Amin Lasena Bersama Dengan Unsur Forkopimda Membahas Persoalan SDN 1 Sangkub II Dengan Pihak Ahli Waris.(Foto Istimewa)

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

BOROKO, ZONAUTARA.com – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmut) Depri Pontoh, Rabu (27/11/2019), memimpin pertemuan bersama ahli waris SDN 1 Sangkub Dua Kecamatan Sangkub.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena, Kapolres Bolmut AKBP Eko Kurniawan SIK, Kejari Bolmut Kejari Bolmut Moch Riza Wardhana, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan Camat Sangkub.

Sekedar diketahui pada Senin (25/11/2019) bertepatan dengan hari guru Nasional sekolah SDN 1 Sangkub Dua disegel oleh ahli waris. Setelah itu, Selasa besoknya anak-anak dipindahkan belajar sementara di Balai Desa Bolmut.

Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya ingin menggunggah hati ahli waris agar gembok bisa dibuka sebelum ada eksekusi dari pengadilan.

“Akan tetapi sudah tidak bisa,” jata Amin.

Karena sudah tidak bisa, imbuhnya, pemerintah memindahkan kegiatan belajar mengajar di SMP Sangkub.

“Ada sekitar tujuh ruangan yang kosong jadi dipindahkan sementara untuk proses kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

Menurut Lasena, pemerintah juga tahun 2020 rencana akan membangun sekolah SDN 1 Sangkub Dua. Jika pembahasan APBD cepat.

“Khusus pembangunan SDN 1 Sangkub Dua proses lelang akan dipercepat pada bulan Desember. Agar pertengahan tahun depan sekolah sudah bisa digunakan. Kemarin juga sudah ada yang hibahkan tanah dari Sangadi,” kata Amin.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com