Connect with us

ZONA DAERAH

Identitas pekerja tak dilaporkan, Mait sidak di proyek LPP

Published

on

Lurah Kolongan Satu Jones Mait saat melakukan sidak di lokasi proyek pembangunan LPP Manado di Tomohon. (Foto: zonautara.com)

TOMOHON, ZONAUTARA.comSatu proyek yang melibatkan pekerja dengan jumlah yang banyak berlangsung di Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah.

Sayangnya, kehadiran pekerja yang mayoritas berasal dari luar Sulawesi Utara (Sulut) dan sudah beraktifitas selang beberapa bulan terakhir ini tidak kunjung dilaporkan oleh pelaksana proyek pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas II Manado tersebut.

Bahkan, beberapa waktu lalu pun sempat terjadi perkelahian antara sejumlah pekerja yang membuat masyarakat sekitar menjadi resah.

Terkait hal tersebut, Kepala Kelurahan (Lurah) Kolongan Satu Jones Mait, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Victor Rampengan dan para aparat Linmas, serta sejumlah Kepala Lingkungan pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek, Rabu (6/11/2019) malam.

Terpantau, sidak tersebut diawali di mess para pimpinan di proyek tersebut, yang kemudian dilanjutkan di mess para pekerja hingga lokasi proyek.

Mait mengatakan, sidak tersebut dilaksanakan karena belum adanya laporan dari pelaksana proyek soal keberadaan para pekerja.

Lurah Kolongan Satu saat meminta klarifikasi kepada pimpinan proyek pembangunan LPP. (Foto: zonautara.com)

“Mereka (pimpinan proyek) waktu lalu sempat menghubungi kami, tapi sampai batas waktu yang ditentukan, hasil pertemuan tersebut tidak ditindaklanjuti, yakni terkait identitas para pekerja,” ungkap Mait.

Menurut Mait, pihaknya selaku berwenang untuk mengetahui identitas para pekerja yang sedang beraktifitas di wilayah pemerintahannya.

“Kami sangat mendukung program pemerintah ini, hanya saja kami juga perlu mengetahui siapa-siapa saja yang bekerja di wilayah ini, agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” katanya.

Dia menegaskan, pihaknya memberikan waktu selama dua hari untuk pelaksana proyek melaporkan identitas dari para pekerja.

“Kami tak segan-segan bertindak tegas jika hal ini tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pimpinan proyek, Surya mengatakan, pihaknya akan segera melaporkan identitas dari para pekerja.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Kinerja menurun, Kepala Inspektorat Bolmong diganti

Tahlis: Tindak lanjut temuan BPK baru 54 persen

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow kembali menunjuk Rio Lombone sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Bolmong menggantikan Leksi Paputungan.
Rio saat ini menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong definitif.

Penunjukkan Rio berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 800/B 03/BKPP/25 tertanggal 16 Januari 2020 yang diserahkan langsung Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang di ruang kerja sekda, Jumat (17/1/2020).

Menurut Sekda, penunjukkan Rio sebagai Plt kepala Inspektorat tidak dilakukan bersamaan dengan rolling jabatan struktural eselon II, III dan IV beberapa waktu lalu karena memang tugas kepala BKD saat itu masih cukup berat. Terkait penyelesaian asset daerah. “Tapi saat ini, persoalan asset sudah membaik. Sehingga pekerjaannya pun agak ringan,” kata Tahlis saat ditemui di ruang kerjanya, usai penyerahan SK.

Di sisi lain, Inspektorat juga membutuhkan figur yang mampu mengatur serta menjadi motor penggerak. Karena menurut Tahlis, selain persoalan asset, masalah terbesar kedua di Bolmong saat ini adalah tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun-tahun sebelumnya yang masih kurang. “Iya, baru sekitar 54 persen. Sehingga Rio kembali ditempatkan di inspektorat untuk mensupport manajemen. Untuk membantu memecahkan persoalan di inspektorat,” terang Sekda.

Posisi Plt kepala Inspektorat sempat dipercayakan kepada sekretaris inspektorat, Leksi Paputungan. Yang sebelumnya memang dijabat Rio Lombone. Tapi, dari hasil evaluasi justru tidak ada nilai tambah bahkan menurun. “Sejak ditinggal Rio Lombone menjabat kepala BKD, justru performa dari inspektorat menurun,” sentil Tahlis.

Sementara, Pemkab bolmong menargetkan sesuai kesepakatan dengan BPK melalui MoU itu bahwa tindak lanjut temuan harus minimal 80 persen. Batas waktunya Desember 2019 lalu.
Tapi justru hanya bertengger pada posisi 54 persen.

Padahal, awal Februari 2020, BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara akan kembali masuk ke Bolmong untuk melakukan pra audit.

“Makanya ini akan dipresure terus sebelum BPK masuk awal Februari. Paling tidak, hingga Maret kita bisa menyelesaikan sampai 70 persen. Dan itu yang menjadi tugas Rio Lombone. Karena April sudah masuk pada audit rinci,” tandas Sekda Tahlis.(ite)

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com