Connect with us

KABAR SULUT

Badan Kehormatan segera bentuk Kode Etik

Published

on

Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu. (Foto: Istimewa)

MANADO, ZONAUTARA.com – Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018, DPRD Sulawesi Utara (Sulut) akan segera membentuk Kode Etik. Pasalnya, hingga kini, Gedung Cengkih hanya memiliki Tata Tertib tapi belum memiliki Kode Etik.

Hal ini diungkapkan Ketua Badan Kehormatan (BK) Sandra Rondonuwu kepada wartawan, Senin (11/11/2019).

“Dan dalam rangka untuk pelaksanaan pembentukan kode etik itu maka perlu disamakan presepsi. Baik tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/kota,” ujar Sandra.

Menurut legislator PDIP ini, BK telah merencanakan untuk melaksanakan Workshop dengan melibatkan seluruh pimpinan dan anggota BK se Propinsi Sulut.

“Kalau tidak ada halangan, pada 19 November 2019 akan dilaksanakan Workshop BK, dengan mengundang narasumber dari pimpinan dewan, dalam hal ini Ketua DPRD Sulut, juga pimpinan BK,” kata Sandra.

Selain itu, kata politisi PDIP ini, pihaknya akan melibatkan para akademisi yang berkaitan dengan hukum  dan aturan, untuk menjadi narasumber di workshop BK nanti.

“Lembaga DPRD membutuhkan Kode Etik. Dan pihak-pihak yang berkompeten, termasuk narasumber dari akademisi akan disertakan. Karena nantinya dalam Kode Etik nanti ada aturan-aturan yang harus dibahas,” tambahnya.

Seperti diketahui, sejak periode sebelumnya, DPRD Sulut belum memiliki Kode Etik. Tugas dan aktifitas para wakil rakyat kita hanya mengacu pada Tata Tertib anggota DPRD. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

ZONA DAERAH

Pemkot Tomohon terima Praja IPDN Kampus Sulut

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menerima studi praktikum Madya Praja Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (5/12/2019).

Penerimaan Praja IPDN ini dilakukan dalam apel yang dilaksanakan di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tomohon.

Dalam amanahnya, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Harold V. Lolowang memaparkan kepada para Madya Praja tentang tata pemerintahan di masa lampau, yakni pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politica adalah sebuah ide, bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.

“Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif,” tuturnya.

Namun era saat ini, lanjut dia, roh dari sebuah hukum negara adalah mewujudkan Salus Populi Suprema Lex atau kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Tujuan negara ini dibentuk adalah kesejahteraaan negara, negara itu adalah rakyat, rakyat itu kita semua, yaitu kalian, mereka dan kami.

“Atas nama, Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman dan segenap jajaran Pemerintah Kota Tomohon mengucapkan selamat datang kepada Madya Praja IPDN Kampus Sulut beserta para pendamping, di antaranya Arnold Poli selaku Koordinator Dosen IPDN dan Adry Manengkey selaku Dosen IPDN Kampus Sulut.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com