Connect with us

KABAR SULUT

Publik hingga media wajib kawal APBD 2020

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado bersama Konsorsium Tata Kelola Pemilu menggelar diskusi bertajuk “Publik dan Media Mengawal APBD 2020”, yang dilaksanakan di Cafe 11/12 Diva, Selasa (12/11/2019).

Diskusi yang menghadirkan tiga pembicara, yakni Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat DR Ferry Liando, Anggota DPRD Sulut Melky Jahkin Pangemanan dan Ketua AJI Kota Manado, Yinthze Lynvia Gunde tersebut dilakukan jelang penetapan APBD 2020 yang rencananya akan dilaksanakan Jumat (15/11) nanti.

Liando dalam kesempatan itu mengatakan, pengawalan terhadap penetapan dan realisiasi APBD harusnya dilakukan sejak pada tahap perencanaan.

Karena biasanya, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), APBD rawan disusupi anggaran-anggaran tidak lazim sebab digelembungkan.

“Biasanya dana Bantuan Sosial dan Humas dinaikkan untuk menaikkan popularitas dan jejaring. Kalau daerah yang tidak ada Pilkada, anggaran infrastruktur digelembungkan. Menjadi sumber pendapatan bagi pelaksana,” ujar Liando.

Menurut Liando, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menandakan APBD berkualitas. Pertama, apakah rancangan kegiatan benar-benar dari kepentingan publik, apakah APBD itu tidak tumpang tindih antardinas dan APBD Provinsi dengan kabupaten/kota, dan apakah program, anggaran itu logis dan realistis tidak.

“Dan dibutuhkan seluruh pihak, baik itu masyarakat, kampus dan pers untuk mengawasinya,” tegas Liando.

Sedangkan Melky selaku anggota DPRD mengatakan, bahwa dalam penyusunan ada prinsip yang tak bisa dilupakan, yakni asas manfaat. Sesuai dengan kebutuhan publik atau tidak.

“Saya tidak mendapati dalam Musrembang yang benar-benar mendapati kebutuhan publik. KUA-PPAS sudah sejak Juli 2019. Pembahasan itu justru di acara-acara, diskusi, non formal. Asas manfaatnya dapat tidak efektif dan partisipatif. Bukan sekadar Musrembang,” tuturnya.

Selama menjadi anggota dewan dua bulan terakhir ini, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut itu mengaku mendapati banyak hal dalam APBD 2019 yang belum memuaskan.

“Salah satunya ada SKPD yang sudah memasuki bulan-bulan di akhir tahun ini, realisasi anggarannya masih di bawah 50 persen,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Melky, untuk mengawasi dan mengawal APBD, perlu kerja kolektif, khususnya di DPRD.

“Saya hanya sendiri (legislator PSI) di DPRD Sulut. Saya juga tak mendapatkan kesempatan masuk dalam Banggar atau badan-badan lainnya. Tapi mari kita awasi sama-sama, bagaimana anggaran Rp4,3 triliun di APBD 2020 bisa dirasakan manfaatkan untuk masyarakat,” tandas Melky.

Sementara selaku Ketua AJI Manado Lynvia mengingatkan kembali fungsi dan peran pers sebagaimana UU Nomor 40 Tahun 1999.

“Pers bukan hanya menjalankan fungsi dan peran memberikan berita yang informatif dan edukatif, tapi juga apakah produk-produk jurnalistik yang dihasilkan bisa memengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada publik,” pungkasnya.

Diskusi yang dimoderatori oleh Sekretaris AJI Manado Fernando Lumowa itu dihadiri oleh puluhan peserta dari pers, akademisi, mahasiswa serta LSM.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Kinerja menurun, Kepala Inspektorat Bolmong diganti

Tahlis: Tindak lanjut temuan BPK baru 54 persen

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow kembali menunjuk Rio Lombone sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Bolmong menggantikan Leksi Paputungan.
Rio saat ini menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong definitif.

Penunjukkan Rio berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 800/B 03/BKPP/25 tertanggal 16 Januari 2020 yang diserahkan langsung Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang di ruang kerja sekda, Jumat (17/1/2020).

Menurut Sekda, penunjukkan Rio sebagai Plt kepala Inspektorat tidak dilakukan bersamaan dengan rolling jabatan struktural eselon II, III dan IV beberapa waktu lalu karena memang tugas kepala BKD saat itu masih cukup berat. Terkait penyelesaian asset daerah. “Tapi saat ini, persoalan asset sudah membaik. Sehingga pekerjaannya pun agak ringan,” kata Tahlis saat ditemui di ruang kerjanya, usai penyerahan SK.

Di sisi lain, Inspektorat juga membutuhkan figur yang mampu mengatur serta menjadi motor penggerak. Karena menurut Tahlis, selain persoalan asset, masalah terbesar kedua di Bolmong saat ini adalah tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun-tahun sebelumnya yang masih kurang. “Iya, baru sekitar 54 persen. Sehingga Rio kembali ditempatkan di inspektorat untuk mensupport manajemen. Untuk membantu memecahkan persoalan di inspektorat,” terang Sekda.

Posisi Plt kepala Inspektorat sempat dipercayakan kepada sekretaris inspektorat, Leksi Paputungan. Yang sebelumnya memang dijabat Rio Lombone. Tapi, dari hasil evaluasi justru tidak ada nilai tambah bahkan menurun. “Sejak ditinggal Rio Lombone menjabat kepala BKD, justru performa dari inspektorat menurun,” sentil Tahlis.

Sementara, Pemkab bolmong menargetkan sesuai kesepakatan dengan BPK melalui MoU itu bahwa tindak lanjut temuan harus minimal 80 persen. Batas waktunya Desember 2019 lalu.
Tapi justru hanya bertengger pada posisi 54 persen.

Padahal, awal Februari 2020, BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara akan kembali masuk ke Bolmong untuk melakukan pra audit.

“Makanya ini akan dipresure terus sebelum BPK masuk awal Februari. Paling tidak, hingga Maret kita bisa menyelesaikan sampai 70 persen. Dan itu yang menjadi tugas Rio Lombone. Karena April sudah masuk pada audit rinci,” tandas Sekda Tahlis.(ite)

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com