Connect with us

KABAR SULUT

Terkait BPJS Kesehatan, Komisi IV bakal RDP Rumah Sakit

Published

on

Anggota Komisi IV DPRD Sulut Yusra Alhabsyi. (Foto: Istimewa)

MANADO, ZONAUTARA.com Komisi IV DPRD Sulawesi Utara menyeriusi keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pemanfaatan BPJS Kesehatan.

Dalam waktu dekat, Komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat itu akan memanggil sejumlah pihak Rumah Sakit (RS) untuk rapat dengar pendapat (RDP).

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV Yusra Alhabsyi, Rabu (13/11/2019).

Menurut dia, dalam RDP nanti, Komisi IV akan meminta penjelasan terkait keluhan warga soal berbelitnya pelayanan yang diberikan rumah sakit.

“Ini jelas masalah yang harus dicarikan solusi. Makanya kita akan memanggil pihak-pihak rumah sakit,” katanya.

Terkait BPJS Kesehatan, Yusra menilai, persoalan yang perlu dibenahi, yakni soal mekanisme pelayanan BPJS yang mengutamakan rujukan terlebih dahulu baru melakukan penanganan kepada pasien.

“Jelas ini menjadi kesan di masyarakat, bahwa mereka tidak mendapat pelayanan maksimal. Dan ini perlu mendapat perhatian serius,” ujar politisi PKB ini.

Selain itu, kata dia, RDP nanti, untuk mencari persamaan persepsi agar pelayanan ke pasien di semua RS yang ada di Sulut tidak lagi diabaikan.

“Secepatnya RDP dilalukan dan tinggal menunggu waktu yang tepat, Komisi IV pasti segera memanggil para pihak terkait dengan dinas kesehatan,” tandasnya. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

ZONA DAERAH

Target diserahkan 31 Januari, penyusunan LKPD dikebut

Published

on

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman menegaskan, pihaknya akan mengupayakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon diserahkan pada akhir Januari 2020 mendatang.

Jika terlaksana sesuai dengan target tersebut, Kota Tomohon pun akan menjadi yang pertama di Sulawesi Utara (Sulut) yang memasukan LKPD dan yang kedua di Indonesia setelah Kabupaten Musi Banyuasin.

“Di tahun-tahun sebelumnya penyerahan buku LKPD ini biasanya paling lambat diserahkan pada bulan Maret. Di tahun 2020 ini, Pemerintah Kota menjadi terobosan, bahwa kita akan pertama di Sulut menyerahkan LKPD di 31 Januari dan kedua tercepat di Indonesia,” ujar Eman beberapa waktu lalu.

Menurut Eman, penyerahan LKPD di akhr Januari ini tujuannya bukan untuk menjadi yang tercepat, melainkan sebagai bagian dari pemantauan pengelolaan keuangan dan kinerja.

“Targetnya bukan menjadi yang tercepat, tapi sebenarnya kita terus meningkatkan diri dalam rangkaian bagaimana laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kota Tomohon ini terus dipantau dan dievaluasi,” ungkap Eman.

Dia menegaskan, Perangkat Daerah di jajaran Pemkot Tomohon saat ini sedang dalam tahapan perampungan sebelum nantinya diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala BPKPD Gerardus Mogi. (Foto: zonautara.com)

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Gerardus Mogi menjelaskan, dari 34 Perangkat Daerah ditambah 9 bagian yang ada di jajaran Pemkot Tomohon, hanya tertinggal 3 Perangkat Daerah yang sementara dirampungkan penginputan data-data asetnya.

“Ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah PUPR, Dinkes dan Dikbud. Sementara, untuk 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Utara masih belum menginput data, sedangkan Kecamatan Tomohon Selatan hampir selesai,” kata Mogi, Rabu (22/1/2020).

Menurut Mogi, dasar penyusunan LKPD adalah laporan keuangan dari setiap Perangkat Daerah dan saat ini juga Inspektorat sementara melakukan review bagi setiap Perangkat Daerah yang laporan keuangannya sudah selesai dilaksanakan.

“Sejak tanggal 13 Januari itu dimulai dengan rekonsiliasi data Perangkat Daerah dengan Bidang Akutansi untuk posisi KAS (saldo akhir). Juga, rekonsiliasi data Aset dengan Bidang BMD untuk menghitung nilai Aset, akumulasi penyusutan Aset dan total pengadaan di tahun 2019,” pungkas Mogi.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com