Connect with us

PRESS REVIEW

AJI gelar Festival Media di Jambi

Published

on

JAMBI, ZONAUTARA.comFestival Media Aliansi Jurnalis Independen (AJI) resmi digelar di Aula Gedung Balai DIklat Provinsi Jambi, Sabtu (16/11/2019).

Gubernur Jambi Fachrori Umar didampingi Ketua AJI Indonesia Abdul Manan bersama Sekretaris Jenderal AJI Revolusi Riza dan Ketua AJI Jambi Ramond Eka Putra, membuka langsung Festival Media AJI 209 yang ditandai dengan pemukulan gong.

Fachrori mengapresiasi AJI karena tahun ini menghelat kegiatan festival media di Kota Jambi. Menurut dia, tema literasi yang diangkat sangat relevan dan kontekstual menjawab dinamika perkembangan global yang ditimbulkan dari digitalisasi. Tak terkecuali dampak itu juga dialami oleh media pers.

“Sebagaimana kita ketahui saat ini kita sedang dihadapi fenomena disrupsi, pergerakan dan perubahan yang terjadi sangat cepat. Lahirnya media baru yang lebih inovatif. Digitalisasi membawa dampak pada pemberitaan jurnalistik di mana teknologi digital bisa diakses oleh hampir semua kalangan,” kata Fachrori dalam sambutannya.


Namun, lanjut Fachrori, di tengah penyebaran informasi yang pesat tersebut, sisi negatif digitalisasi juga membawa dampak bagi kebebasan pers. Misalnya informasi yang bias yang kadang juga dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menebar provokasi.

Gubernur juga mengucapkan selamat datang kepada delegasi AJI Kota se Indonesia ke kota Jambi.

Dia berharap, melalui festival media ini, selain kemampuan menulis, keakraban sesama jurnalis juga makin erat. Ke depan dia berharap, Jambi mendapat kepercayaan lagi untuk perhelatan media sebesar Festival Media AJI ini.

“Semoga Provinsi Jambi diberi kepercayaan lagi untuk bisa melaksanakan event serupa, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung ke Provinsi Jambi, sepucuk Jambi sembilan lurah melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang tergabung dalam aliansi jurnalis independen,” katanya.

Ketua AJI Abdul Manan mengatakan, Festival Media AJI diselenggarakan setiap tahun yang penyelenggaraannya selalu bergilir dari kota ke kota yang diadakan oleh AJI setempat.

Kebetulan AJI Jambi tahun ini dipercaya menjadi tuan rumah, sementara temanya punya keterkaitan dengan cagar budaya. Jambi menurut Abdul Manan, memiliki aset cagar budaya yang luar biasa seperti kawasan candi muara Jambi.

“Jambi memiliki aset budaya yang punya sejarah panjang. Dan memang cukup menjadi masalah kita saat ini aset yang dimiliki Jambi menghadapi tantangan digitalisasi,” katanya.

Tema festival media AJI ingin mengaitkan nilai-nilai literasi yang terkandung di dalam kekayaan warisan budaya yang dimiliki Jambi.

Saat ini, media mengalami disrupsi yang sangat luar biasa, ditandai ditandai dengan orang berpindah ke gadget atau perangkat telepon pintar. Perubahan juga berdampak penting bagi jurnalis dan media dalam menyampaikan informasi pubik.

“Kita tidak bisa hindari ketika orang paling banyak mengakses informasi melalui media digital. Media bersaing dengan media sosial yang kerap menyebarkan hoaks. Di sinilah tantangannya, publik harus diajarkan bagaimana memeriksa fakta dan cerdas mengonsumsi berita,” kata Abdul Manan.

Menurut dia, informasi dari media sosial tentu berbeda dengan karya jurnalistik. Orang-orang yang menyebarkan informasi di media sosial tidak bekerja dengan kode etik jurnalistik yang menjadi panduan profesi jurnalis.

“Karena itu, literasi sangat dibutuhkan, dan tema itulah sekiranya tepat kita memilih Jambi sebagai tempat acara ini. Acara ini juga salah satu cara AJI mendorong profesionalisme.” katanya.

Abdul Manan juga menyampaikan terima kasih Festival Media ternyata direspon antusias yang besar dari masyarakat Jambi.

Kepada Gubernur, Abdul Manan juga mengucapkan terima kasih atas spanduk ucapan selamat datang yang tersebar di banyak titik dari pemerintah provinsi.

“AJI memang membatasi kerjasama dengan pemerintah dalam banyak hal demi menjaga independensi dan profesionalisme. AJI cukup berterima kasih ketika acara ini disambut oleh banyak masyarakat,” katanya.

Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan talkshow pemelihaan cagar budaya di era bigdata.

Tiga narasumber membahas eksistensi cagar budaya di era digital. Pembicara antara lain, Ismail Fahmi Pegiat Digital Founder Drone Emprit, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Iskandar Mulia Siregar, sejarawan jurnalis AJI Wenri Wanhar.

Selain itu, sejumlah workshop juga berjalan paralel dari siang hingga sore, antara lain workshop menjadi presenter oleh Alfian Rahardjo News Anchor CNN Indonesia, workshop meliput isu lingkungan, dan workshop hoax busting and digital hygiene.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

PRESS REVIEW

PTUN Jakarta Menyatakan Pemutusan Akses Internet di Papua Melanggar Hukum

Tergugat dalam perkara ini adalah Kementerian Kominfo dan Presiden RI.

Bagikan !

Published

on

JAKARTA, ZONAUTARA.COM – Majelis Hakim PTUN Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020, memutus perkara sidang gugatan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat.

Hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September 2019 lalu adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Hakim juga menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua Nelvy Christin SH MH, Hakim Anggota Baiq Yuliani SH, dan Indah Mayasari SH MH. Gugatan ini diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari AJI Indonesia, SAFEnet, LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam dan ICJR. Dalam gugatan yang diajukan November 2019 lalu, para penggugat meminta hakim menyatakan tindakan pemerintah yang melakukan pembatasan internet pada Agustus dan September tahun lalu melanggar hukum.

Dalam sidang, Kemkominfo dan Presiden RI menyatakan gugatan yang diajukan organisasi masyarakat sipil ini kedaluwarsa, tidak memliki legal standing, obscure libel dan error in persona atau salah pihak. Majelis Hakim dalam keputusannya menyimpulkan, gugatan yang diajukan AJI dan SAFENet ini masih dalam tenggang waktu. Kedua lembaga juga dinilai memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan legal standing. Hakim juga menyatakan gugatannya jelas atau tidak kabur. Soal gugatan terhadap Presiden RI, kata Hakim, bukan merupakan error in persona. Presiden dinilai bisa digugat karena tidak melakukan kontrol dan koreksi terhadap bawahannya dalam pelambatan dan pemblokiran internet ini.

Majelis Hakim menilai Tindakan pemutusan akses internet ini menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan. Antara lain, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet. Majelis Hakim menilai, kewenangan yang diberikan dalam pasal tersebut hanya pada pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang “bermuatan melawan hukum”.

“Pemaknaan pembatasan hak atas internet yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE hanya terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet,” kata Majelis Hakim dalam putusannya.

Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan, alasan diskresi yang digunakan Kemkominfo untuk memperlambat dan memblokir internet dinilai tidak memenuhi syarat sesuai diatur dalam Undang Undang Administrasi Pemerintah 30/2014. Pengaturan diskresi dalam UU Administrasi adalah satu kesatuan secara komulatif, bukan alternatif, yakni untuk; melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum; memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Hakim juga menilai alasan Kemenkominfo menggunakan diskresi karena kekosongan hukum, juga tidak tepat. Sebab, dalam kebijakan yang sifatnya membatasi HAM seperti dalam pembatasan pemblokiran internet ini hanya dibolehkan dengan undang-undang, bukan dengan aturan hukum lebih rendah dari itu. Sebenarnya ada ada undang-undang yang bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembatasan hak, yaitu Undang Undang tentang Keadaan Bahaya. Namun pemerintah tidak menggunakan undang-undang tersebut dalam menangani penyebaran informasi hoaks dalam kasus Papua ini. Hakim juga menilai pemutusan akses internet tidak sesuai dengan pengaturan pembatasan HAM yang diatur dalam Konstitusi dan sejumlah kovensi hak asasi manusia lainnya.

Tim Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Isnur mengapresisasi putusan Hakim PTUN ini karena banyak menjadikan pertimbangan hak asasi manusia dalam pertimbangannya. Isnur menambahkan, dengan putusan PTUN Jakarta menyatakan pelambatan dan pemblokiran internet ini sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, itu juga membuka kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan itu untuk menggugat dan meminta ganti rugi. “Tentu setelah berkekuatan hukum tetap,” kata dia.

Perlambatan dan kemudian pemutusan internet itu dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi setelah terjadi kerusuhan di Papua, Agustus – September 2019 lalu. Peristiwa itu dipicu oleh adanya tindakan rasis dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua antara lain di Malang, 15 Agustus 2019, di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Dengan dalih mencegah tersebarnya informasi palsu, Kemenkominfo memperlambat dan kemudian memblokir internet di Papua.

Adapun amar putusan hakim secara lengkap dan verbatim, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima

Dalam Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan gugatan para penggugat
  2. Menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
    1) Tindakan pemerintahan Throttling atau pelambatan akses/bandwitch di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT
    2) Tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papia Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT.
    3) Tindakan pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT.

Adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

  1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com