Connect with us

PENDIDIKAN

Sekolah disegel, anak-anak SDN 1 Sangkub Dua Bolmut terlantar

Sebuah musibah pendidikan pada momentum Hari Guru Nasional

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

BOROKO, ZONAUTARA.com – Para siswa SDN 1 Sangkub Dua, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Senin (25/11/2019), harus terlantar di luar pagar sekolah. Pada momentum Hari Guru Nasional, mereka tak bisa masuk karena di gapura sekolah ada tulisan LAHAN INI DISEGEL yang dipasang ahli waris pemilik lahan.

Penyegelan terjadi bertepatan pelaksanaan upacara peringatan Hari Guru Nasional di Kecamatan Sangkub yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena.

Seorang sumber yang enggan namanya dipublikasikan, menyebutkan bahwa penyegelan terjadi sebelum upacara Hari Guru Nasional. Waktu lalu sempat dilakukan penyegelan serupa namun dibuka lagi. Sekarang kejadian yang sama terjadi lagi.

“Sekarang ada beda sedikit karena sudah digantung pemberitahuan dari pihak pemilik lahan,” ujarnya.

Menurut sumber ini, aktivitas belajar-mengajar sekolah usai penyegelan diarahkan ke balai desa.

Persoalan tanah SDN 1 Sangkub dua, Kecamatan Sangkub, sepertinya masih menunggu hasil tim appraisal atau pihak yang berwewenang menaksir nilai properti. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut berupaya membayar lahan tersebut.

Kepala Bagian Umum Pemkab Bolmut Habibie Alamri sebelumnya mengatakan, proses pembayaran lahan yang kini ditempati sekarang masih dalam kajian tim appraisal.

“Tim appraisal itu dari Jakarta, tapi cabangnya di Manado. Yang dinilai hanya tanahnya saja. Kalau bangunan milik Pemkab. Jadi, tinggal menunggu hasil dari tim tersebut. Kita akan bayar setelah ada hasil,” ujar Alamri.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris Daerah Bolmut Asripan Nani. Menurutnya, pihak Pemkab Bolmut sudah meminta tim appraisal untuk menaksir nilai tanah.

“Hasil penilaian itulah yang akan diupayakan Pemda untuk diselesaikan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, tanah di mana SDN 1 Sangkub Dua berdiri merupakan tanah yang dihibahkan sekitar tahun 1970 untuk pembangunan sekolah. Hibah tersebut sebelum Kabupaten Bolmut mekar dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Tanah tersebut memiliki luas sekitar satu hektar.

Dalam perkembangannya status kepemilikan tanah telah melalui proses hukum hingga Mahkamah Agung (MA) dan telah dimenangkan oleh pihak penggugat sebagai ahli waris. Pemkab Bolmut bersedia membayar lahan tersebut hanya saja harga yang dimintakan pihak ahli waris terlalu tinggi.

Bagikan !
Beri Donasi
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PENDIDIKAN

UN 2020 SD, SMP dan SMA sepakat ditiadakan

Disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com -Ujian Nasional untuk jenjang UN 2020 SD, SMP dan SMA sepakat ditiadakan. Hal tersebut disepakati dalam rapat bersama melalui video conference antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X DPR RI, Senin (23/3/2020) malam.

Rapat tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan di ujung masa akhir tahun pelajaran di tengah ancaman pandemi Corona (Covid-19). Hasil kesepakatan rapat video conference ini adalah Kemendikbud dan Komisi X DPR di antaranya meniadakan UN 2020, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kemudian mengungkapkan hal ini melalui akun Twitter-nya @SyaifulHooda.

zonautara.com
Kicauan Syaiful Huda di akun Tweter-nya.(Image: screen captured)

Dalam siaran pers, Syaiful mengatakan bahwa saat ini tengah dikaji berbagai opsi ujian bagi siswa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai raport.

“Dari rapat konsultasi via daring (dalam jaringan atau online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport,” kata Syaiful.

Ketua Komisi X DPR RI memang mendesak pemerintah untuk menghapus pelaksanaan UN di tahun 2020 ini. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi peserta didik akibat penyebaran Virus Corona yang kian masif.

“Kami mendesak agar pemerintah menghapus pelaksanaan UN tahun ini karena wabah Corona yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika kita memaksakan agar pelaksanaan UN tetap dilakukan,” kata Ketua Komisi X DPR RI.

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com