Connect with us

HEADLINE

OTT KPK pertama di 2020, Bupati Sidoarjo terjaring

Diduga terkait kasus proyek pengadaan barang dan jasa.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Ini merupakan OTT pertama kali di tahun 2020.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring OTT di Pendopo Sidoarjo pada Selasa (7/1/2020). Kini Saiful sudah dibawah di Gedung KPK di Jakarta, Rabu (8/1/).

“KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/1/2020).

Bersama Saiful, turut diamankan tiga orang lainnya, dua laki-laki dan satu perempuan.

Sebelum dibawa ke Jakarta, Saiful diperiksa di Mapolda Jatim selama enam jam. Kasus OTT Saiful diduga berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Sidoarjo.

Saiful telah menjabat dua periode sebagai Bupati dan sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo.

Kepada wartawan, Saiful menyatakan tidak tahu menahu mengapa dirinya terjaring OTT KPK.

Tim KPK membawa serta beberapa koper yang diduga berisi barang bukti dokumen terkait kasus Saiful.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Tak ada lagi status pegawai selain PNS dan PPPK

Pemerintah juga menghapus tenaga honorer.

Bagikan !

Published

on

Foto: Zonautara.com

ZONAUTARA.COM – Pemerintah sepakat untuk menghapus segala jenis pegawai di instansi pemerintah. Nantinya, yang ada hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghapusan jenis pegawai itu diambil dalam rapat kerja (raker) mengenai seleksi CPNS periode 2019-2020 di Gedung DPR, Jakarta antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR RI, Senin (20/1/2020).

Dalam raker ini, ada 5 kesimpulan, salah satunya yakni Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

“Kesimpulan itu mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama,” ujar pimpinan raker sekaligus Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Jakarta, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Arif menegaskan bahwa hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu PNS dan PPPK. Meskipun pelaksanaannya bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai diluar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes.

“Saya yakin negara tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD inpres yang ada di pelosok itu telah mengajar di sekolah-sekolah daerah terpencil sejak jaman pemerintahan Presiden Soeharto, dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana kita akan membangun SDM sesuai visi dan misi presiden, kalau makan mereka tidak tercukupi dan kesehatannya buruk,” tandas Cornelis.

Pada kesempatan itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini sempat mempertanyakan masalah kesiapan pemerintah dalam rangka penerimaan CPNS yang menggunakan teknologi, khususnya menyangkut masalah server, Base Transceiver Station (BTS), dan juga slot-nya.

“Karena yang mengikuti tes ini banyak. Pusat data internet ada di Amerika. Jangan nanti lemot. Tenaga teknisnya harus benar-benar mengecek kesiapan akan hal tersebut. Jangan sampai ketika seseorang akan meng-upload data untuk mendaftar, sampai subuh baru bisa masuk datanya,” ungkapnya.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com