Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

Hutan Magrove lindungi ratusan hektar areal persawahan di Babo

Safri: Kondisi mangrove di Babo dulunya hampir kritis. Ada 75 hektar yang perlu ditanami kembali.

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Kebanyakan desa mengusulkan pembangunan infrastruktur fisik dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), seperti jalan, jembatan, irigasi, pertanian serta perkebunan.

Ada juga dalam bentuk non fisik seperti pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Intinya, yang diusulkan adalah program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan sektor perekonomian masyarakat setempat.

Namun, berbeda dengan usulan yang ditelorkan pemerintah dan masyarakat Desa Babo, kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pada tahun 2018 lalu, pemerintah desa dan masyarakat Babo justru mengusulkan pengadaan bibit tanaman mangrove. Tak sekadar main-main. Usulan tersebut dikawal mulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan hingga ke tingkat kabupaten.

“Kondisi mangrove di Babo dulunya hampir kritis. Itu lantaran masih maraknya pembabatan pohon mangrove yang dilakukan masyarakat untuk digunakan membangun rumah. Bahkan sekadar untuk membuat pagar serta keperluan lainnya,” kata Sangadi (kepala desa,red) Babo, Safri Lauso, saat ditemui di kediamannya, Senin (20/1/2020).

Sejak dilantik medio 2016 lalu, Safri secara tegas melarang masyarakat melakukan penebangan tanaman mangrove. Dirinya menaruh perhatian khusus bagi ekosistem mangrove di desanya.

Masyarakat diberi pemahaman terkait pentingnya ekosistem mangrove. Upaya rehabilitas pun mulai dilakukan secara swadaya. Sayangnya, terkendala biaya untuk pengadaan bibit. Hingga pada akhirnya, 2018 lalu, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat untuk minta bantuan pemerintah daerah.

Caranya, dengan mengusulkan pengadaan bibit mangrove saat musyawarah Musrenbang. Mulai dari tingkat desa hingga hingga kabupaten.

“Usulan ini kita kawal hingga ke Musrenbang tingkat kabupaten. Dan Alhamdulillah disetujui untuk dianggarkan pada 2019,” ungkap Safri.

Kepala Seksi Kerusakan dan Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolmong, Marniati, membenarkan hal tersebut. Menurut dia, berdasarkan usulan pemerintah dan masyarakat Desa Babo, pihaknya menganggarkan pengadaan 1.400 bibit tanaman mangrove pada RKA Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2019.

“Anggarannya sekitar 5 jutaan rupiah. Dan itu sudah terealisasi dan dilakukan penanaman pada Desember 2019,” jelas Marniati, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Disisi lain, Safri menambahkan, pihaknya masih akan terus mengusulkan pengadaan bibit mangrove. Pasalnya, 1.400 bibit yang diadakan 2019 lalu, belum mampu menutupi sekitar 75 hektar luasan hutan mangrove di Babo yang terbilang kritis.

Safri menuturkan, kebaradaan hutan mangrove sangat penting bagi keberlangsungan hidup Desa Babo. Selain mencegah berbagai macam bencana seperti air pasang bahkan tsunami, abrasi pantai, dan tempat berkembang biaknya berbagai hewan laut, kawasan hutan mangrove di Desa Babo juga menjadi benteng terhadap ratusan hektar areal persawahan milik warga.

“Kalau mangrove rusak, maka lama kelamaan air laut akan naik hingga ke areal persawahan warga. Mangrove itu yang menjadi pembatas antara pesisir pantai dengan lahan persawahan. Sehingga mangrove itu harus dijaga. Tidak boleh ada yang merusak itu,” pungkasnya.

Penulis: Marshal D
Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Beri Donasi

Lingkungan dan Konservasi

5 orang petambang emas tanpa ijin ditangkap di TN Bogani Nani Wartabone

Ikut diamankan satu unit eskavator.

Bagikan !

Published

on

KOTAMOBAGU, ZONAUTARA.COM – Tim Gabungan dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Seksi Wilayah III Manado – Balai Gakkum Wilayah Sulawesi bersama dengan Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone serta Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai, berhasil menyita peralatan petambang emas tanpa ijin di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Adapun peralatan yang disita tersebut berupa satu satu unit eskavator, Ikut diamankan lima orang pelaku.

Dari hasil pemeriksaan PPNS LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi ditetapkan dua orang yaitu HA (37) dan SM (38) sebagai tersangka atas kegiatan tambang emas tanpa ijin tersebut.

Pada Jumat, 21 Februari 2020, kedua tersangka HA (37) dan SM (38) ditahan oleh PPNS LHK Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di RUTAN Kelas II B, Kota Kotamobagu.

Barang bukti eskavator untuk sementara diamankan di Kantor Balai TN. Bogani Nani Wartabone.

Dari rilis yang diterima Zonautara.com, kasus ini bermula dari Kegiatan Patroli Resort Based Management (RBM) Balai TN. Bogani Nani Wartabone, yang melaporkan adanya kegiatan tambang emas tanpa ijin di lokasi Potolo, Desa Tanoyan Selatan.

Laporan itu dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Gabungan SPORC, Polisi Kehutanan Balai TN. Bogani Nani Wartabone dan Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai.

Kedua tersangka dijerat pasal 89 ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 10 miliar.

Kepala Balai TN. Bogani Nani Wartabone, drh. Supriyanto menyayangkan kegiatan ilegal tesebut.

“Penambangan emas tanpa ijin di Kawasan TN. Bogani Nani Wartabone dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,” ujar Supriyanto, Senin (24/2/2020).

Sementara itu Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan, S.Pt, MH menyatakan akan berkomitmen terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pengrusakan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk kegiatan yang dapat merusak Kawasan Taman Nasional.

“Dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini diharapkan penangkapannya dapat dikembangkan ke aktor intelektualnya, untuk memberikan efek jera,” tegas Kurniawan.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com