Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Bantuan PKH akan diserahkan lebih cepat

Bantuan itu bertujuan membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapatkan asupan gizi memadai, layanan pendidikan dan kesehatan yang cukup.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI Asep Sasa Purnama.(Image: Humas BNPB/Dume Harjuti Sinaga)

ZONAUTARA.com – Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua dan seterusnya akan diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) RI lebih cepat dari jadwal semula untuk meringankan beban 10 juta keluarga penerima manfaat selama terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI Asep Sasa Purnama mengatakan, selama masa tanggap darurat Covid-19, bantuan PKH yang semula disalurkan tiap tiga bulan sekali akan diberikan tiap bulan ke 10 juta penerima. Penyaluran PKH tahap kedua yang seharusnya April menjadi pertengahan Maret.

“Tahap ketiga yang seharusnya Juli jadi April, sehingga (selama) masa tanggap darurat, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapatkan manfaat ganda,” kata Asep dalam keterangan resminya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (24/03/2020).

Dijelaskannya, PKH atau Conditional Cash Transfers (CCT) merupakan bantuan dana yang disalurkan pemerintah ke keluarga miskin sejak 2007. Penerima PKH yang dinilai memenuhi kriteria sebagai kelompok miskin kemudian disebut sebagai keluarga penerima manfaat.

Bantuan itu bertujuan membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapatkan asupan gizi memadai, layanan pendidikan dan kesehatan yang cukup. Dan selama terdampak Covid-19, imbuh Asep, Kemensos RI tidak hanya mempercepat penyaluran PKH, tetapi juga meningkatkan besaran bantuan beli sembako ke 15,2 juta penerima yang mulanya Rp150.000 per keluarga per bulan jadi Rp200.000.

“Bantuan senilai Rp200.000 akan diberikan ke para penerima selama enam bulan mulai Maret sampai Agustus,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kemensos RI, menurut Asep, juga menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk seluruh daerah terdampak Covid-19. Tujuannya, pemerintah ingin memastikan kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan miskin terpenuhi selama mereka terdampak pandemi.

“Dalam hal ini pemerintah daerah seperti Walikota atau Bupati dapat mengajukan tambahan kebutuhan daerahnya masing-masing apabila jumlah yang diterima belum mencukupi. Sesuai kewenangannya, Walikota/Bupati berwenang mengeluarkan hingga 100 ton sampai 200 ton,” kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI.

Bagikan !

Politik dan Pemerintahan

Ramai-ramai cegah virus corona, dana desa digunakan

Di Kabupaten Purbalingga dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.COM – Semua pihak kini bergerak ikut mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Tak terkecuali pemerintahan desa, dengan menggunakan dana desa.

Relokasi dana desa untuk tujuan memerangi virus corona misalnya sudah dilakukan oleh pemerintah desa se-Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Total anggaran yang digeser sebesar Rp 21 miliar.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan bahwa realokasi dana desa bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang kehilangan pendapatannya akibat penerapan kebijakan social distancing atau jaga jarak dalam interaksi sosial.

“Karena sebagian warga Kabupaten Pekalongan yang bekerja sebagai buruh harian, pedagang di kantin sekolah, pedagang di tempat-tempat wisata, dan kuli bangunan tidak mendapatkan pemasukan,” tutur Asip, Senin (30/3/2020).

Adapun pekerjaan yang didanai dari realokasi dana desa itu berupa program padat karya yang mampu mempekerjakan banyak orang sekaligus, misalnya bersih-bersih lingkungan.

Di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan hal yang sama. Ada dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

“Kami menyiapkan skema penganggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Tak hanya di Pekalongan dan Purbalingga, penggunaan dana desa untuk tujuan memerangi covid-19 dilaporkan juga dilakukan d Kecamatan Sambi, Boyolali dan di Kabupaten Aceh Jaya.

Sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui  Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid, sebagaimana yang diberitakan Tempo.co, menegaskan penggunaan dana desa untuk penanganan korona sudah sesuai aturan.

“Penggunaan dana desa untuk penanganan korona, mengacu pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” kata Taufik.

Dia menyebut, aturan itu secara eksplisit menekankan penggunaan dana desa di bidang pelayanan sosial, khususnya kesehatan masyarakat.

Dalam pencegahan, dana itu dapat dipakai misalnya untuk mengedukasi masyarakat. Taufik mencontohkan, pemerintah desa dapat membuat kampanye pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat.

“Permendes memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa untuk mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini di tengah meluasnya virus corona,” kata Taufik.

Baca pula: Pasar Tomohon berlakukan jam operasional

Kementerian Keuangan tahun ini memasukkan dana desa sebagai bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya mencapai Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019.

Pada pertengahan Januari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya mempercepat penyaluran dana desa tahap I hingga 40 persen dari sebelumnya 20 persen.

“Selanjutnya, penyaluran tahap II sebesar 40 persen, dan sisanya 20 persen pada tahap III,” jelas Sri Mulyani.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com