Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Presiden terapkan sembilan fokus kebijakan bantuan langsung pemerintah pada masyarakat

Pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/03/2020).(Image: BPMI)

ZONAUTARA.com – Penyebaran wabah Corona (Covid-19) telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia dan kurang lebih 186 negara telah terpapar Covid-19.

Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi dampak Covid-19, mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta mempertahankan produktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada keterangan pers di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/03/2020), Presiden Jokowi menyampaikan fokus kebijakan bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah langsung ke masyarakat untuk mempertahankan daya beli.

Pertama, Presiden telah perintahkan kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat harus dipangkas.

Kedua, kementerian dan lembaga di pusat, serta juga pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) harus melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19, baik yang terkait dengan isu-isu kesehatan maupun yang terkait dengan isu-isu ekonomi.

“Landasan hukumnya sudah jelas. Hari Jumat yang lalu, tanggal 20 Maret 2020, telah saya tanda tangani Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Selain memerintahkan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran, Inpres ini juga memerintahkan untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19,” kata Presiden.

Sekali lagi, Presiden menegaskan bahwa hal ini bukan hanya untuk penanganan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat.

Ketiga, Presiden minta kepada kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat kita juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah.

“Kita harus membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani, membantu para nelayan, membantu para pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya tetap terjaga, agar terus beraktivitas dan berproduksi,” ujarnya.

Keempat, Presiden telah perintahkan agar Program Padat Karya Tunai, sekali lagi Program Padat Karya Tunai, harus diperbanyak, harus dilipatgandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan Covid-19, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman.

“Program Padat Karya Tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, harus segera dieksekusi. Dana Desa dan program-program pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) juga harus mengutamakan cara-cara padat karya,” imbuh Presiden.

Ini, sambung Presiden, akan membantu masyarakat, membantu para petani, para buruh tani, para nelayan di pedesaan di seluruh tanah air, dan sekali lagi, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman.

Kelima, kepada penerima Kartu Sembako, pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp50.000 per keluarga penerima sehingga menjadi Rp200.000 per keluarga penerima, yang akan diberikan selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp4,56 triliun.

Keenam, kepada calon penerima Kartu Prakerja, pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Prakerja, sekaligus untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet, agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya.

“Alokasi anggaran yang disediakan di dalam Kartu Prakerja ini adalah sebesar Rp10 triliun. Sehingga nanti setiap peserta Kartu Prakerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan, selama 3-4 bulan,” tambahnya.

Ketujuh, untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah akan membayar PPh pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja, dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada pekerja di industri pengolahan.

“Alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp8,6 triliun,” jelas Presiden.

Kedelapan, kepada para para pelaku UMKM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank.

“Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden sampaikan kepada tukang ojek, kepada sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu, tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun.

“Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisian mencatat hal ini,” jelasnya.

Kesembilan, kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi, pemerintah juga memberikan 2 stimulus, yaitu pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun.

“Jika bunga di atas 5 persen maka selisih besaran bunganya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bantuan uang muka bagi yang akan mengambil kredit rumah bersubsidi. Anggarannya yang disiapkan Rp1,5 triliun,” terang Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh jajaran Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sampai ke level kelurahan dan desa, untuk selalu tanggap terhadap situasi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kita harus kerja keras, kita harus bersatu dan bergotong-royong menghadapi tantangan ini,” tandasnya.

Pada bagian akhir keterangan, Presiden juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turut menyosialisasikan, memasyarakatkan physical distancing atau jaga jarak aman yang terus mengingatkan semuanya untuk berdisiplin.

“Karena hanya dengan kedisiplinan yang kuat kita dapat mencegah penyebaran Covid-19. Percayalah kita bangsa besar, kita bangsa petarung, bangsa pejuang, insyaallah kita bisa, insyaallah kita mampu dalam menghadapi tantangan global yang berat sekarang ini,” ujar Jokowi.

Bagikan !

Politik dan Pemerintahan

Ramai-ramai cegah virus corona, dana desa digunakan

Di Kabupaten Purbalingga dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.COM – Semua pihak kini bergerak ikut mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Tak terkecuali pemerintahan desa, dengan menggunakan dana desa.

Relokasi dana desa untuk tujuan memerangi virus corona misalnya sudah dilakukan oleh pemerintah desa se-Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Total anggaran yang digeser sebesar Rp 21 miliar.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan bahwa realokasi dana desa bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang kehilangan pendapatannya akibat penerapan kebijakan social distancing atau jaga jarak dalam interaksi sosial.

“Karena sebagian warga Kabupaten Pekalongan yang bekerja sebagai buruh harian, pedagang di kantin sekolah, pedagang di tempat-tempat wisata, dan kuli bangunan tidak mendapatkan pemasukan,” tutur Asip, Senin (30/3/2020).

Adapun pekerjaan yang didanai dari realokasi dana desa itu berupa program padat karya yang mampu mempekerjakan banyak orang sekaligus, misalnya bersih-bersih lingkungan.

Di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan hal yang sama. Ada dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

“Kami menyiapkan skema penganggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Tak hanya di Pekalongan dan Purbalingga, penggunaan dana desa untuk tujuan memerangi covid-19 dilaporkan juga dilakukan d Kecamatan Sambi, Boyolali dan di Kabupaten Aceh Jaya.

Sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui  Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid, sebagaimana yang diberitakan Tempo.co, menegaskan penggunaan dana desa untuk penanganan korona sudah sesuai aturan.

“Penggunaan dana desa untuk penanganan korona, mengacu pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” kata Taufik.

Dia menyebut, aturan itu secara eksplisit menekankan penggunaan dana desa di bidang pelayanan sosial, khususnya kesehatan masyarakat.

Dalam pencegahan, dana itu dapat dipakai misalnya untuk mengedukasi masyarakat. Taufik mencontohkan, pemerintah desa dapat membuat kampanye pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat.

“Permendes memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa untuk mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini di tengah meluasnya virus corona,” kata Taufik.

Baca pula: Pasar Tomohon berlakukan jam operasional

Kementerian Keuangan tahun ini memasukkan dana desa sebagai bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya mencapai Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019.

Pada pertengahan Januari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya mempercepat penyaluran dana desa tahap I hingga 40 persen dari sebelumnya 20 persen.

“Selanjutnya, penyaluran tahap II sebesar 40 persen, dan sisanya 20 persen pada tahap III,” jelas Sri Mulyani.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com