Connect with us

KOLOM

Bersiap menjadi amfibi pasca covid-19

Kelompok amfibi terbukti lebih merasa safety. Jadi, menjadi amfibi di era digital sekarang terbukti hebat.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Oleh: Stepanus W Bo’do*

Saya termasuk yang percaya pandemik covid-19 akan berakhir. Tentu dengan konsekuensi perubahan revolusioner dalam banyak aspek kehidupan. Termasuk dalam profesi. Ramalan revolusi amfibi mungkin akan menjadi kenyataan.

Beberapa tahun lalu (2012) Yuswohady, pakar marketing meramalkan akan terjadi revolusi amfibi di Indonesia. Pendorongnya ada tiga. Obsesi kebebasan finansial (finansial freedom) daya tarik entrepreneur, fleksibilitas dan maraknya bisnis online. Hal ini akan mendorong para profesional untuk menjadi amfibi. Menjadi profesional seraya menjadi pengusaha. Penulis itu meramalkan, di era sejuta peluang para amfibi ini akan mencapai kejayaan.

Di militer kita kenal tank ampibi, yang serupa kodok yang hebat di air dan di darat. Istilah ini dari kata amfibia atau amfibi. Merujuk pada hewan bertulang belakang (vertebrata) yang hidup di dua alam; yakni di air dan di daratan.

Sebenarnya, praktik profesi amfibi ini tidaklah baru. Bertahun-tahun lalu, saya kenal satu keluarga dari Makale, Toraja Toraja. Seorang guru SD. Punya anak 11 orang. Sekarang semua anaknya sarjana. Dari pelbagai universitas negeri ternama.

Bagaimana keluarga itu melakukannya? Selain menjadi guru, ia bertani. Berkebun dan mengolah sawah. Ia juga beternak. Memelihara babi, kerbau, ayam dan itik. Sepintas tidak ada yang istimewa. Rata-rata pegawai melakukan itu. Sampai sekarang.

Tetapi mengapa hasilnya beda? Apakah keluarga ini lebih diberkati lebih daripada keluarga lainnya? Saya pikir tidak juga.

Bapak guru ini membuat perbedaan. Pertama, Ia memiliki beberapa orang yang bekerja dan dia beri upah untuk membantunya. Kedua, Ia mampu menyatukan energi semua anggota keluarga, istri dan anak-anaknya. Semua orang terlibat, memadukan kekuatan meraih impian: memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya.

Dua faktor ini saya juga temukan dalam banyak bacaan dan pengalaman saya sendiri. Saya membaca biografi figur hebat seperti Jack Ma. Nama Cathy Zhang tak banyak disebut media, tetapi Jack sendiri mengakui ia berjuang bersama istrinya dari sejak awal Alibaba.

Kisah Bill-Melinda Gates bos Microsoft juga sama. Cerita Jeff dan Istrinya MacKenzie Bezos di Amazon juga demikian. Meski sudah cerai pun, tetap sepakat berbagi saham di Amazon.

Apalagi, big bos kita semua Mark Zuckerberg dan Istrinya Pricilla Chan. Pricillia seorang dokter anak yang memilih ikut memadukan kekuatan bersama pasangannya. Membesarkan Facebook bersama suami. Sekarang kita lihat bagaimana keduanya tetap menyatukan energi, bahkan dalam urusan dapur. Melakukan peran rumah tangga bersama. Memasak bareng dan unggah ke Facebook.

Saya bukan peramal. Tetapi yakin pasca covid-19, akan ada sejuta peluang. Datang dari segala penjuru. Yang saya kuatir, nantinya kita menjadi kesulitan memilih dan memutuskan. Lebih dari itu kita menjadi tidak fokus. Memiliki lebih dari satu sumber penghasilan adalah ide luar biasa. Di masa krisis seperti sekarang, para amfibi yang memiliki lebih dari sumber finansial jelas akan lebih merasa safety.

Saya bukan ahli virology. Tetapi, karena mendalami ilmu sosial, saya juga concern pada dampak dan upaya penanggulangan pandemi covid-19. Krisis karena covid-19 tidak selalu kepanikan. Ia juga memicu daya cipta, kreativitas, kepahlawanan, bahkan peluang. Ingat bagaimana Eric Yuan pendiri aplikasi video konferensi Zoom yg tetiba dapat rejeki nomplok di tengah pandemi corona.

Kelompok amfibi terbukti lebih merasa safety. Jadi, menjadi amfibi di era digital sekarang terbukti hebat. Tetapi itu tidak cukup. Kadang-kadang, bukanlah pada berapa banyak peluang dan sumber keuangan yang benar benar membawa kita ke tujuan. Kuncinya ada pada kesanggupan kita menyatukan dan fokuskan energi bersama. Pasangan atau anggota keluarga.

Lebih dari sepuluh tahun kami praktikkan menyatukan energi ini. Ada harga yang harus dibayar. Saya tak bisa maksimal di profesi saya karena sebagian besar energi membantu istri, seorang agen asuransi. Barulah setelah putuskan pensiun, kini giliran dia mendukung penuh melakukan profesi saya.

Sekarang semua orang diminta tetap di rumah, social distancing sebagai strategi menghadapi pandemik covid-19. Memberikan imbauan untuk tinggal dan bekerja di rumah, sangatlah mudah. Menjalani itu yang sulit.

Saya punya usulan sederhana saja. Baiklah kiranya masa-masa tinggal di rumah, bekerja dari rumah jadi kesempatan berefleksi kesanggupan kita menjadi amfibi di era sejuta peluang.

Ini kesempatan yang baik untuk kita menilai apakah selama ini telah menyatukan energi dengan pasangan dan anggota anggota keluarga? Ataukah justru memboroskan energi kita dalam pertentangan mempertahankan ego dan ambisi pribadi kita masing-masing? Semoga kita melewati pandemik covid-19 ini dan bersiap menjadi amfibi di era sejuta peluang nanti.

Pada akhirnya kemampuan menjadi amfibi tidak sama bagi setiap orang. Bukan pula jaminan sukses dalam karir.

Stepanus W Bo’do, Pemerhati covid-19. Dosen Komunikasi Fisip Universitas Tadulako Sulawesi Tengah, dan mendalami ilmu sosial.

Bagikan !

KOLOM

Kenaikan Iuran JKN 2018 bisa ditunda, kenapa disaat pandemi malah dipaksakan?

Seharusnya pemerintah memperhitungkan daya beli masyarakat yang menurun di tengah pandemi covid-19.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Catatan Timboel Siregar*

Menaikan iuran JKN adalah sebuah hal yang pasti harus dilakukan oleh Pemerintah. Terkait kenaikan iuran peserta mandiri (yaitu peserta PBPU dan BP) ini termuat dalam amanat Pasal 27 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018. Amanat kenaikan ini pun diatur di Perpres-perpres sebelumnya, seperti Perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013.

Pasal 27 ayat (2) UU SJSN yang mengamanatkan: “Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 yang isinya: “Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.”

Jadi kenaikan iuran adalah hal biasa dan memang harus dilakukan oleh Pemerintah. Sejak beroperasi 2014 dan mengacu pada ketentuan hukum di atas memang Pemerintah sudah menaikkan iuran JKN di tahun 2016 yaitu paling lama 2 tahun sejak 2014, itu sudah betul, walaupun waktu itu kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yaitu iuran PBI yang direkomendasi DJSN sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan tetapi yang ditetapkan Rp. 23.000. Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres No. 19 tahun 2016.

Kenaikan iuran peserta mandiri di 2016 pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya Pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR, dengan mengeluarkan revisi Perpres No. 19 tahun 2016 yaitu Perpres No. 28 tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta kelas 3 mandiri dari Rp. 30.000 ke nilai semula yaitu 25.500. Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres No. 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif Pemerintah pada saat itu.

Setelah kenaikan iuran 2016 seharusnya Pemerintah, mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, menaikkan lagi iuran JKN di 2018. Kan diamanatkan paling lama 2 tahun. Tapi Pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut. Alasannya hanya satu yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser paska Pemilu dengan lahirnya Perpres No. 75 Tahun 2019.

Ya alasan tersebut dimengerti secara politik elektoral supaya bisa mulus melaju lagi. Menurut saya alasan pergeseran waktu kenaikan iuran JKN dari 2018 ke paska Pemilu, ya karena alasan elektoral saja sih, tetapi tentunya Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik. Saya kira itu hal biasa dan tidak perlu diperdebatkan.

Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018 pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke Pos DJS BPJS Kesehatan sebesar Rp. 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Ya ini konsekuensi APBN karena diamanatkan UU BPJS. Walaupun sudah digelontorkan Rp. 10,2 triliun faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp. 9,1 triliun sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019, sehingga waktu itu diperkirakan defisit 2019 mencapai 32 Triliun.

Ini Bu Menkeu yang bilang ya. Jadi APBN sudah setor Rp. 10,2 triliun, masih besar juga utang yang terbawa ke 2019. Ok itu konsekuensi yang harus dipikul Pemerintah. Dengan defisit yang besar di 2018 tersebut, Pemerintah tidak menyebut tentang kenaikan iuran JKN.

Ya, Pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018, tetapi saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi covid-19, Pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 di 1 Juli 2020 dan klas 3 di 1 Januari 2021.

Kenapa ketika ada pertimbangan Pemilu Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN tetapi ketika ada masalah kemanusiaan karena pandemi covid-19 yang menghantam seluruh sendi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang jatuh ekonominya Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. Saya kira Pemerintah harus fair-lah dalam melihat situasi.

Saya katakan di atas bahwa kenaikan iuran itu menjadi sebuah “keniscayaan” karena regulasi mengaturnya, tetapi seharusnya kenaikan iuran JKN itu dikontekskan dengan kondisi yang ada saat ini. Pemerintah mengkontekskan tahun 2018 sebagai tahun politik, ya itu sah-sah saja, tetapi kenapa tega menaikkan iuran di masa susah saat ini.

Naikkanlah iuran JKN pada saat covid-19 sudah selesai dari bumi Indonesia ini dan ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN dengan baik. Kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis, tentunya kenaikan iuran JKN akan membuat masyarakat peserta mandiri akan kesulitan membayar iuran (peserta non aktif semakin meningkat) sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi.

Masa sih tega Pemerintah membiarkan hak konstitusional kesehatan rakyat hilang hanya karena masyarakat tidak mampu bayar JKN di masa pandemi covid-19 ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com