Connect with us

KOLOM

Absurditas: refleksi kematian atas covid-19

Madre Terra atau Ibu bumi kata Paus Francis dalam “Laudato Si” kiranya sementara menangisi anak-anaknya yang mati secara tragis.

Bagikan !

Published

on

Situasi di Italia (Foto: Getty)

Refleksi dari Pater Amandus J. Balubun, MSC

Lonceng kematian setiap menit berdentang di sudut kota dunia. Laporan kematian 24 jam terakhir terus dipublikasikan. Angkanya fantastic. Ribuan jiwa melayang. Ribuan jiwa lain tengah berada pada serious critical.

Mereka tinggal menunggu 24 jam berikutnya masuk dalam daftar kematian baru.

Media barat menyebut situasi ini sebagai yang terburuk setelah perang dunia ke II. Kemajuan teknologi kesehatan bahkan yang paling modern sekalipun tak dapat membendung angka kematian yang terus melonjak.

Para dokter dan perawat mungkin menjadi saksi detik detik sakratul maut terbanyak dalam sejarah medik.

Orang orang yang bulan lalu masih bersama-sama merayakan indahnya hidup, kini ini harus berpisah secara tragis. Tak ada yang menemani. Mereka seakan pergi menguburkan dirinya sendiri.

Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Jutaan orang harus self quarantine dari dunia luar. Interaksi antar manusia dibatasi. Pada titik ini bagi mereka yang sejauh ini merasa fine saja mungkin masih bisa tertawa dan tersenyum.

Tapi bagaimana dengan para korban? Orang tua atau saudara. Opa dan oma. Teman dan kolega. Mereka tentu berada dalam rasa duka yang mendalam. Kehilangan orang yang dikasihi adalah hujaman terberat dalam hidup.

Membaca pada kolom komentar di media barat. Ada saja reaksi gelisah dengan pertanyaan fundamental. Apa arti hidup? Gaung tanya itu bahkan jauh lebih retoris filosofis, jika Tuhan itu ada mengapa membiarkan kematian dan penderitaan seperti ini.

Albert Camus, filsuf eksistensial pada eranya gelisah dengan fakta penderitaan manusia yang seakan tak pernah usai. Ia menghentak, apa arti hidup manusia? Dalam mitos Sisyphus, ia berhasrat agar batu yang didorongnya sampai di puncak gunung namun kenyataannya batu itu kembali menggelinding ke bawah.

Ia berusaha lagi tapi batu itu tak pernah sampai ke puncak. Itulah hidup yang absurd.

Namun demikian absurditas di sini bermakna tidak sekadar sesuatu yang repetitif tanpa makna. Camus menunjuk persis perjuangan manusia yang terus menerus mencari sesuatu yang lebih di tengah tengah penderitaan, kejahatan bahkan kematian.

Memang bahwa Camus tidak pernah menemukan kepuasan atas pertanyaan tentang makna hidup tapi sekurang-kurangnya hasrat terhadapnya terus bergema.

Kaum religius puritan melihat kematian sebagai bagian dari cobaan bahkan hukuman Allah. Dan karenanya Allah menjadi penawar bagi penderitaan ini. Konsep yang bagi Camus hanyalah pelarian dari kenyataan hidup.

Friedrich Nietzsche bahkan menyebut ‘kepercayaan akan Allah adalah pelarian yang paling mudah untuk memecahkan persoalan, tetapi tidak tepat mengena inti permasalahan, maka juga tidak efektif sebagai jalan keluar.

Pada titik ini saya juga tidak berdiri pada titik ilahi tapi lebih sependapat dengan sementara orang bahwa bumi butuh waktu untuk tidur sesaat.

Polusi udara selama ratusan tahun telah melukai lapisan dan kulit kulit bumi. Bumi sementara menyembuhkan dirinya sendiri.

Madre Terra atau Ibu bumi kata Paus Francis dalam “Laudato Si” kiranya sementara menangisi anak-anaknya yang mati secara tragis. Namun kiranya ini kematian yang memulihkan sang Ibu, Madre Terra.

Kata kata terakhir di atas sekali lagi mungkin kehilangan makna di depan kematian orang orang tercinta. Namun itulah temuan terindah dari realitas kematian hari hari ini.

Memang tanpa makna tapi Sisyphus pun tetap disebut sebagai pahlawan absurd karena terus berjuang mencari makna hidup.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

KOLOM

Kenaikan Iuran JKN 2018 bisa ditunda, kenapa disaat pandemi malah dipaksakan?

Seharusnya pemerintah memperhitungkan daya beli masyarakat yang menurun di tengah pandemi covid-19.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Catatan Timboel Siregar*

Menaikan iuran JKN adalah sebuah hal yang pasti harus dilakukan oleh Pemerintah. Terkait kenaikan iuran peserta mandiri (yaitu peserta PBPU dan BP) ini termuat dalam amanat Pasal 27 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018. Amanat kenaikan ini pun diatur di Perpres-perpres sebelumnya, seperti Perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013.

Pasal 27 ayat (2) UU SJSN yang mengamanatkan: “Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 yang isinya: “Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.”

Jadi kenaikan iuran adalah hal biasa dan memang harus dilakukan oleh Pemerintah. Sejak beroperasi 2014 dan mengacu pada ketentuan hukum di atas memang Pemerintah sudah menaikkan iuran JKN di tahun 2016 yaitu paling lama 2 tahun sejak 2014, itu sudah betul, walaupun waktu itu kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yaitu iuran PBI yang direkomendasi DJSN sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan tetapi yang ditetapkan Rp. 23.000. Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres No. 19 tahun 2016.

Kenaikan iuran peserta mandiri di 2016 pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya Pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR, dengan mengeluarkan revisi Perpres No. 19 tahun 2016 yaitu Perpres No. 28 tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta kelas 3 mandiri dari Rp. 30.000 ke nilai semula yaitu 25.500. Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres No. 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif Pemerintah pada saat itu.

Setelah kenaikan iuran 2016 seharusnya Pemerintah, mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, menaikkan lagi iuran JKN di 2018. Kan diamanatkan paling lama 2 tahun. Tapi Pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut. Alasannya hanya satu yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser paska Pemilu dengan lahirnya Perpres No. 75 Tahun 2019.

Ya alasan tersebut dimengerti secara politik elektoral supaya bisa mulus melaju lagi. Menurut saya alasan pergeseran waktu kenaikan iuran JKN dari 2018 ke paska Pemilu, ya karena alasan elektoral saja sih, tetapi tentunya Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik. Saya kira itu hal biasa dan tidak perlu diperdebatkan.

Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018 pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke Pos DJS BPJS Kesehatan sebesar Rp. 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Ya ini konsekuensi APBN karena diamanatkan UU BPJS. Walaupun sudah digelontorkan Rp. 10,2 triliun faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp. 9,1 triliun sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019, sehingga waktu itu diperkirakan defisit 2019 mencapai 32 Triliun.

Ini Bu Menkeu yang bilang ya. Jadi APBN sudah setor Rp. 10,2 triliun, masih besar juga utang yang terbawa ke 2019. Ok itu konsekuensi yang harus dipikul Pemerintah. Dengan defisit yang besar di 2018 tersebut, Pemerintah tidak menyebut tentang kenaikan iuran JKN.

Ya, Pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018, tetapi saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi covid-19, Pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 di 1 Juli 2020 dan klas 3 di 1 Januari 2021.

Kenapa ketika ada pertimbangan Pemilu Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN tetapi ketika ada masalah kemanusiaan karena pandemi covid-19 yang menghantam seluruh sendi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang jatuh ekonominya Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. Saya kira Pemerintah harus fair-lah dalam melihat situasi.

Saya katakan di atas bahwa kenaikan iuran itu menjadi sebuah “keniscayaan” karena regulasi mengaturnya, tetapi seharusnya kenaikan iuran JKN itu dikontekskan dengan kondisi yang ada saat ini. Pemerintah mengkontekskan tahun 2018 sebagai tahun politik, ya itu sah-sah saja, tetapi kenapa tega menaikkan iuran di masa susah saat ini.

Naikkanlah iuran JKN pada saat covid-19 sudah selesai dari bumi Indonesia ini dan ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN dengan baik. Kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis, tentunya kenaikan iuran JKN akan membuat masyarakat peserta mandiri akan kesulitan membayar iuran (peserta non aktif semakin meningkat) sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi.

Masa sih tega Pemerintah membiarkan hak konstitusional kesehatan rakyat hilang hanya karena masyarakat tidak mampu bayar JKN di masa pandemi covid-19 ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com