Connect with us

KOLOM

“THR di era pandemi Covid 19”

Perusahaan harus mengajak dialog para pekerjanya.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pixabay.com

Oleh: Timboel Siregar*

Pandemi covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Masyarakat yang terpapar dan meninggal terus meningkat. Tentunya yang sembuh pun terus meningkat juga. Pandemi covid-19 pun menghantam sendi-sendi ekonomi bangsa secara makro maupun mikro. Banyak perusahaan yang terancam kelangsungan produksinya, demikian juga banyak pekerja yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan dengan upah tidak dibayar penuh yang akhirnya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah telah merancang berbagai insentif bagi pengusaha maupun pekerja dalam kondisi ancaman pandemik saat ini. Selain insentif, pemerintah pun merancang bantuan langsung kepada pekerja yang mengalami PHK ataupun yang dirumahkan. Insentif pajak bagi pengusaha dan pekerja seperti PPh 21 di sektor pengolahan untuk jumlah upah sampai 200 juta per tahun. Dan saat ini pengusaha juga akan diberikan insentif pinjaman berupa pinjaman dengan bunga murah dari Pemerintah, dengan mensyaratkan tidak adanya PHK (kalau pun ada PHK efisiensi maka hanya boleh maksimal 10% yang di PHK dari jumlah pekerja yang ada), dan tidak boleh menurunkan upah pekerja.

Saya kira insentif-insentif yang diberikan pemerintah akan mampu mendukung eksistensi usaha di era pandemi covid-19 ini.

Ancaman kesehatan dan ekonomi yang dialami seluruh rakyat, tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan keagamaan bangsa kita khususnya umat muslim yang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan akan merayakan Idul Fitri.

Terkait Hari Raya Idul Fitri yang juga akan disertai dengan pembayaran THR guna mendukung daya beli pekerja dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tersebut, tentunya akan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar THR tersebut. Kewajiban bagi seluruh perusahaan membayar THR maksimal H-7 mungkin akan memiliki format berbeda di tahun ini.

Saya kira memang pasti ada pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow saat ini sehingga belum bisa membayar THR secara penuh. Bagi pengusaha yang mampu, ya tentu harus tetap membayarkan THR secara penuh sesuai ketentuan yang ada. Harus ada kejujuran dari perusahaan tentang kewajiban membayar THR kepada pekerja. Jangan sampai ada pengusaha yang sebenarnya mampu membayar THR karena sudah dicadangkan tetapi memanfaatkan kelesuan ekonomi karena pandemi covid-19 dengan tidak mau membayar full THR pekerjanya.

Bagi pengusaha yang memang cash flow-nya terganggu harus berkomunikasi dengan pekerja melalui serikat pekerja (SP) atau serikat buruh (SB) atau perwakilan pekerja di tempat kerja. Dengan dialog sosial yang dibangun maka bisa dicarikan solusi pembayaran THR. Bila ada kesepakatan dari dialog sosial tersebut maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian sehingga mengikat bagi perusahaan dan pekerja.

Bisa saja kesepakatan yang terbangun adalah pembayaran 80% atau 60% dulu, nanti sisanya akan dibayarkan dua atau tiga bulan ke depan, hanya ada proses penundaan pembayaran saja. Atau misalnya penundaan pembayaran THR dalam persentase atau difokuskan pada pekerja level manager ke atas sehingga pekerja di level bawah bisa mendapatkan THR full.

Pekerja dan SP/SB harus bisa memahami kondisi perusahaan saat ini, dan pengusaha juga harus jujur kepada pekerjanya terkait kondisi perusahaan.

Kondisi pandemi covid-19 saat ini, membuat aktivitas mudik yang tidak dianjurkan oleh pemerintah dan atau aktivitas berkerumun yang sudah lebih dibatasi akan berdampak pada pengeluaran biaya perayaan Idul Fitri yang relatif akan berkurang, tidak seperti pengalokasian biaya oleh pekerja pada saat Idul Fitri sebelum sebelumnya.

Proses pembayaran THR tentunya harus tetap diawasi oleh Pemerintah cq. Pengawas Ketenagakerjaan agar hak pekerja atas THR benar-benar diberikan. Dalam kondisi normal saja masih ada oknum perusahaan yang enggan bayar THR sesuai ketentuan, apalagi di saat seperti ini. Oleh karenanya peran pengawas ketenagakerjaan benar benar dibutuhkan, bukan sekadar buka posko THR sebagai rutinitas tahunan yang juga dipertanyakan efektivitasnya karena lemahnya penegakkan hukum. Saya kira Kementerian Tenaga Kerja memang belum punya sistem pengawasan dan penegakkan hukum yang mampu memastikan regulasi tentang THR berjalan dengan baik.

Laporan kasus kasus sebelumnya tentang THR pun tidak jelas follow up-nya hingga saat ini. Usulan agar pengawas tenaga kerja melakukan pengawasan ketat ke perusahaan-perusahaan yang selama ini sering melanggar aturan THR supaya tidak melanggar lagi, tetap tidak dilakukan oleh pengawas. Pengawas tidak mau proaktif, dan hanya menunggu laporan pelanggaran THR.

Jadi kalau pun kemarin Bu Menaker dalam RDP dgn komisi IX DPR memberikan presentasi terkait THR, ya isi presentasi tersebut kan merupakan rangkaian kalimat yang ada dalam regulasi atau hukum positif kita, dan terjadi pengulangan kegiatan rutin seperti tahun tahun sebelumnya. Tidak ada yang baru, apalagi yang spesifik khusus di saat pandemi covid-19 ini. Persoalan penegakkan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan menjadi kuncinya.

Semoga pembayaran THR di tahun ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semua pihak mau saling berkomunikasi untuk mendapatkan solusi.

Selain itu saya juga mendorong agar stimulus-stimulus dan bantuan untuk pekerja (seperti insentif dana cash dari kartu prakerja, dan dari BPJAMSOSTEK utk korban PHK) sesegera mungkin direalisasikan untuk memastikan daya beli pekerja tetap eksis di era pandemi saat ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !

KOLOM

Kenaikan Iuran JKN 2018 bisa ditunda, kenapa disaat pandemi malah dipaksakan?

Seharusnya pemerintah memperhitungkan daya beli masyarakat yang menurun di tengah pandemi covid-19.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Catatan Timboel Siregar*

Menaikan iuran JKN adalah sebuah hal yang pasti harus dilakukan oleh Pemerintah. Terkait kenaikan iuran peserta mandiri (yaitu peserta PBPU dan BP) ini termuat dalam amanat Pasal 27 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018. Amanat kenaikan ini pun diatur di Perpres-perpres sebelumnya, seperti Perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013.

Pasal 27 ayat (2) UU SJSN yang mengamanatkan: “Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 yang isinya: “Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.”

Jadi kenaikan iuran adalah hal biasa dan memang harus dilakukan oleh Pemerintah. Sejak beroperasi 2014 dan mengacu pada ketentuan hukum di atas memang Pemerintah sudah menaikkan iuran JKN di tahun 2016 yaitu paling lama 2 tahun sejak 2014, itu sudah betul, walaupun waktu itu kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yaitu iuran PBI yang direkomendasi DJSN sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan tetapi yang ditetapkan Rp. 23.000. Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres No. 19 tahun 2016.

Kenaikan iuran peserta mandiri di 2016 pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya Pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR, dengan mengeluarkan revisi Perpres No. 19 tahun 2016 yaitu Perpres No. 28 tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta kelas 3 mandiri dari Rp. 30.000 ke nilai semula yaitu 25.500. Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres No. 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif Pemerintah pada saat itu.

Setelah kenaikan iuran 2016 seharusnya Pemerintah, mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, menaikkan lagi iuran JKN di 2018. Kan diamanatkan paling lama 2 tahun. Tapi Pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut. Alasannya hanya satu yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser paska Pemilu dengan lahirnya Perpres No. 75 Tahun 2019.

Ya alasan tersebut dimengerti secara politik elektoral supaya bisa mulus melaju lagi. Menurut saya alasan pergeseran waktu kenaikan iuran JKN dari 2018 ke paska Pemilu, ya karena alasan elektoral saja sih, tetapi tentunya Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik. Saya kira itu hal biasa dan tidak perlu diperdebatkan.

Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018 pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke Pos DJS BPJS Kesehatan sebesar Rp. 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Ya ini konsekuensi APBN karena diamanatkan UU BPJS. Walaupun sudah digelontorkan Rp. 10,2 triliun faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp. 9,1 triliun sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019, sehingga waktu itu diperkirakan defisit 2019 mencapai 32 Triliun.

Ini Bu Menkeu yang bilang ya. Jadi APBN sudah setor Rp. 10,2 triliun, masih besar juga utang yang terbawa ke 2019. Ok itu konsekuensi yang harus dipikul Pemerintah. Dengan defisit yang besar di 2018 tersebut, Pemerintah tidak menyebut tentang kenaikan iuran JKN.

Ya, Pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018, tetapi saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi covid-19, Pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 di 1 Juli 2020 dan klas 3 di 1 Januari 2021.

Kenapa ketika ada pertimbangan Pemilu Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN tetapi ketika ada masalah kemanusiaan karena pandemi covid-19 yang menghantam seluruh sendi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang jatuh ekonominya Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. Saya kira Pemerintah harus fair-lah dalam melihat situasi.

Saya katakan di atas bahwa kenaikan iuran itu menjadi sebuah “keniscayaan” karena regulasi mengaturnya, tetapi seharusnya kenaikan iuran JKN itu dikontekskan dengan kondisi yang ada saat ini. Pemerintah mengkontekskan tahun 2018 sebagai tahun politik, ya itu sah-sah saja, tetapi kenapa tega menaikkan iuran di masa susah saat ini.

Naikkanlah iuran JKN pada saat covid-19 sudah selesai dari bumi Indonesia ini dan ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN dengan baik. Kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis, tentunya kenaikan iuran JKN akan membuat masyarakat peserta mandiri akan kesulitan membayar iuran (peserta non aktif semakin meningkat) sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi.

Masa sih tega Pemerintah membiarkan hak konstitusional kesehatan rakyat hilang hanya karena masyarakat tidak mampu bayar JKN di masa pandemi covid-19 ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com