Connect with us

KOLOM

Setelah SE keluar, Pemerintah harus proaktif

Pembayaran THR akan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Bagikan !

Published

on

Catatan Timboel Siregar*

THR merupakan instrumen ekonomi untuk memastikan pekerja (baik swasta maupun ASN) memiliki daya beli ketika merayakan Hari Raya. Pada umumnya ketika mendekati hari raya harga-harga kebutuhan pokok meningkat, ini terkait dengan permintaan yang meningkat sehingga harga akan naik. Untuk mendukung daya beli ini maka dibutuhkan pendapatan tambahan yaitu berupa THR, sehingga kualitas daya beli pekerja dalam perayaan hari raya lebih baik lagi.

ASN pun mendapatkan THR setiap tahunnya. Komponen THR di ASN hanya upah pokok, tidak ditambah tunjangan tetap lainnya sementara untuk pekerja swasta komponen upah THR pekerja swasta adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Kehadiran THR di masa Covid-19 ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi masyarakat berkontribusi 52% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Seharusnya seluruh pekerja formal kita yaitu swasta maupun ASN mendapatkan THR tepat waktu dan secara full untuk mendukung daya beli di saat hari raya dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun untuk pekerja swasta, ada persoalan mengingat banyak perusahaan swasta yang mempunyai masalah cash flow saat ini sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban membayar THR secara full, tetapi membayar dengan cara mencicil sampai akhir tahun seperti yang diamanatkan SE Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2020.

Untuk THR ASN, saya nilai pembayaran THR seperti yang disampaikan Menkeu Bu Sri Mulyani bahwa THR untuk eselon II ke bawah akan dipersiapkan dan dicairkan per 15 Mei, merupakan hal yang baik dan ini akan menopang konsumsi masyarakat.

Menkeu merinci pembayaran THR untuk ASN Pusat, TNI dan Polri mencapai Rp 6,77 triliun, untuk THR ASN daerah mencapai Rp 13,898 triliun, dan untuk THR pensiunan ASN mencapai Rp 8,708 triliun.

Tentunya memang ini akan berpotensi menimbulkan kecemburuan pekerja swasta, namun seharusnya THR ASN ini dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang juga akan menyasar kepada penyerapan barang dan jasa yang diproduksi swasta, untuk menggerakkan produksi barang dan jasa pihak swasta sehingga perusahaan swasta tetap bisa beroperasi dan mempekerjakan pekerja dan akhirnya mampu membayar upah bulanan dan kekurangan THR kepada pekerjanya.

Ya tentunya dengan THR yang diterima para ASN ini juga diharapkan lebih membangun solidaritas sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 ini, sehingga perayaan hari raya nanti bisa lebih berkualitas dinikmati secara bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan SE Menaker No. 6/2020 tersebut tentunya peran Pemerintah sangat dinantikan dalam proses pembayaran THR bagi pekerja swasta. Menjelang H-7 ini pemerintah seharusnya sudah mendata dan melakukan tindakan persuasif agar pengusaha membayar THR secara full, namun bila tidak bisa juga maka pemerintah harus memastikan pengusaha membayar kekurangan THR itu secara pasti dan terus mengawal agar ada kepastian hukum, dengan perjanjian bersama. Pemerintah tidak boleh sekadar mengeluarkan SE tetapi tidak mengawal pembayaran kekurangan THR ini sehingga penegakkan hukum menjadi lemah.

Saya berharap Bu Menaker mengeluarkan pernyataan resmi untuk tetap mengawal dan melakukan penegakkan hukum atas pembayaran THR yang tidak full oleh perusahaan pada H-7, yang memang mengalami kesulitan cash flow. Pemerintah harus membantu pekerja menagih kekurangan THR tersebut kepada perusahaan, bila pengusaha ingkar terhadap isi Perjanjian Bersama. Jangan dibiarkan kekurangan THR ini jadi ajang perselisihan di PHI dan sampai MA.

Dengan pernyataan dan jaminan dari Pemerintah ini diharapkan proses pelaksanaan pembayaran THR di tahun ini berjalan dengan baik, dan semoga tidak ada kecemburuan dari pekerja swasta kepada ASN yang akan menerima THR dari Pemerintah.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !

KOLOM

Kenaikan Iuran JKN 2018 bisa ditunda, kenapa disaat pandemi malah dipaksakan?

Seharusnya pemerintah memperhitungkan daya beli masyarakat yang menurun di tengah pandemi covid-19.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Catatan Timboel Siregar*

Menaikan iuran JKN adalah sebuah hal yang pasti harus dilakukan oleh Pemerintah. Terkait kenaikan iuran peserta mandiri (yaitu peserta PBPU dan BP) ini termuat dalam amanat Pasal 27 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018. Amanat kenaikan ini pun diatur di Perpres-perpres sebelumnya, seperti Perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013.

Pasal 27 ayat (2) UU SJSN yang mengamanatkan: “Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 yang isinya: “Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.”

Jadi kenaikan iuran adalah hal biasa dan memang harus dilakukan oleh Pemerintah. Sejak beroperasi 2014 dan mengacu pada ketentuan hukum di atas memang Pemerintah sudah menaikkan iuran JKN di tahun 2016 yaitu paling lama 2 tahun sejak 2014, itu sudah betul, walaupun waktu itu kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yaitu iuran PBI yang direkomendasi DJSN sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan tetapi yang ditetapkan Rp. 23.000. Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres No. 19 tahun 2016.

Kenaikan iuran peserta mandiri di 2016 pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya Pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR, dengan mengeluarkan revisi Perpres No. 19 tahun 2016 yaitu Perpres No. 28 tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta kelas 3 mandiri dari Rp. 30.000 ke nilai semula yaitu 25.500. Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres No. 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif Pemerintah pada saat itu.

Setelah kenaikan iuran 2016 seharusnya Pemerintah, mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, menaikkan lagi iuran JKN di 2018. Kan diamanatkan paling lama 2 tahun. Tapi Pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut. Alasannya hanya satu yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser paska Pemilu dengan lahirnya Perpres No. 75 Tahun 2019.

Ya alasan tersebut dimengerti secara politik elektoral supaya bisa mulus melaju lagi. Menurut saya alasan pergeseran waktu kenaikan iuran JKN dari 2018 ke paska Pemilu, ya karena alasan elektoral saja sih, tetapi tentunya Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik. Saya kira itu hal biasa dan tidak perlu diperdebatkan.

Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018 pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke Pos DJS BPJS Kesehatan sebesar Rp. 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Ya ini konsekuensi APBN karena diamanatkan UU BPJS. Walaupun sudah digelontorkan Rp. 10,2 triliun faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp. 9,1 triliun sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019, sehingga waktu itu diperkirakan defisit 2019 mencapai 32 Triliun.

Ini Bu Menkeu yang bilang ya. Jadi APBN sudah setor Rp. 10,2 triliun, masih besar juga utang yang terbawa ke 2019. Ok itu konsekuensi yang harus dipikul Pemerintah. Dengan defisit yang besar di 2018 tersebut, Pemerintah tidak menyebut tentang kenaikan iuran JKN.

Ya, Pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018, tetapi saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi covid-19, Pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 di 1 Juli 2020 dan klas 3 di 1 Januari 2021.

Kenapa ketika ada pertimbangan Pemilu Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN tetapi ketika ada masalah kemanusiaan karena pandemi covid-19 yang menghantam seluruh sendi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang jatuh ekonominya Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. Saya kira Pemerintah harus fair-lah dalam melihat situasi.

Saya katakan di atas bahwa kenaikan iuran itu menjadi sebuah “keniscayaan” karena regulasi mengaturnya, tetapi seharusnya kenaikan iuran JKN itu dikontekskan dengan kondisi yang ada saat ini. Pemerintah mengkontekskan tahun 2018 sebagai tahun politik, ya itu sah-sah saja, tetapi kenapa tega menaikkan iuran di masa susah saat ini.

Naikkanlah iuran JKN pada saat covid-19 sudah selesai dari bumi Indonesia ini dan ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN dengan baik. Kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis, tentunya kenaikan iuran JKN akan membuat masyarakat peserta mandiri akan kesulitan membayar iuran (peserta non aktif semakin meningkat) sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi.

Masa sih tega Pemerintah membiarkan hak konstitusional kesehatan rakyat hilang hanya karena masyarakat tidak mampu bayar JKN di masa pandemi covid-19 ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com