Connect with us

KOLOM

Covid-19 dan Pengalaman Virtualitas Nyata

Simbol akan berubah menjadi status manakala kehidupan sosial manusia didorong sampai puncak di luar kebutuhan wajar manusia.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Oleh: Stepanus W Bo’do*

Covid-19 memberikan pengalaman tak terhitung. Harusnya dapat menjadi pelajaran untuk kita mempersiapkan new normal, suatu tata hidup baru. Kita semua, tanpa kecuali, rasanya harus banyak belajar dari pengalaman kita sejauh ini.

Ada yang menyarankan agar kita mereset ulang kehidupan kita. Katanya, kita telah hidup dalam ilusi. Kemarin kita hidup dalam kondisi hiperrealitas yang benar-benar dijauhkan dari apa yang benar-benar kita butuhkan. Covid-19 menghentikan sebuah abnormalitas cara hidup. Karena itu, new normal adalah matinya hiperrealitas dan kembalinya sebuah kehidupan normal.

Saran demikian adalah baik adanya, tetapi menurut saya tidak cukup. Bagaimana pun, kehidupan ini proses yang terus berlangsung, bukan sesuatu yang putus-putus. Sesuatu yang analog, “on” and  “off” atau “0” dan “1”. Jadi, pengalaman kemarin tidak serta-merta akan ditinggal begitu saja.

Mariah kita berkaca dari pengalaman relasi sosial selama masa pembatasan sosial ini. Hubungan komunikasi kita lebih banyak melalui gadget. Hubungan yang termediasi teknologi ini, kita rasakan sebagai sesuatu yang real. Kita tahu dengan siapa kita berbicara, dan dalam video call misalnya kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sedang dilakukan teman bicara di seberang sana.

Pengalaman real virtuality

Seperti banyak keluarga lain, kami juga terpisahkan karena pandemik. Istri saya di Montreal, saya di Palu. 

Sebagaimana biasanya, kami video call minimal dua kali. Sewaktu saya hendak tidur, istri sedang sarapan roti dan ngopi. Jadi saya menemani. Pada waktu saya bangun pagi, dia sedang siap-siap tidur. Sesuai kebiasaan, dia minum teh. Dia menemani saya ngopi dan sarapan.

Pagi ini, kami mengobrol cukup lama. Dia tertidur dan gelas teh nya hanya habis separuh. Mungkin dia akan mimpi sedang minum teh malam ini. Besok pagi, mimpinya akan jadi nyata. Buka mata, teh itu ada di atas jendela. Sudah pasti dingin. Kami mengalami suatu pengalaman real virtuality.

Real Virtuality

Manuel Castells, dalam Trilogi yang terbit pada 1996, 1997, dan 1998  dengan judul Information Age: Economy, Society and Culture antara lain mendiskusikan kemunculan kebudayaan virtualitas nyata atau “real virtuality”.

Digambarkan sebagai suatu tempat realitas itu sendiri (yakni eksistensi berupa material, simbolik, atau orang) ditangkap seluruhnya, terbenam sepenuhnya di dalam suatu latar citra virtual, di dunia fantasi, tempat penampakan-penampakan bukan hanya di layar melalui mana pengalaman dikomunikasikan tetapi mereka menjadi pengalaman yang nyata. Saya bisa melihat eksistensi dan ekspresi istri saya secara utuh melalui layar. Melihat matanya tertutup dan suara nafasnya untuk memastikan dia terlelap.

Di masa lampau, kita dibatasi oleh “ruang tempat” misalnya butuh waktu dan biaya menjangkau kota-kota seperti London atau Jakarta. Sekarang dengan logika spasial baru yang bernama “ruang mengalir”, tempat-tempat  didominasi proses-proses daripada lokasi-lokasi fisik.

Kata Castells, masyarakat jaringan telah memasuki era waktu tidak tanpa batas waktu, yaitu misalnya kita bisa berbicara tatap muka dengan orang yang berada ribuan mil jaraknya.

Hiperrealitas

Baudrillard menggambarkan versi dunia yang sarat teknologi informasi yang disebutnya postmodern. Suatu  dunia yang dicirikan oleh simulasi yang mengarah pada penciptaan simulacra, “reproduksi objek atau peristiwa.”

Ketika perbedaan antara tanda dan kenyataan semakin kabur, sulitlah untuk mengatakan mana yang nyata dan mana hal yang mensimulasikan yang nyata. Pada akhirnya  simulasi lah yang kemudian berkuasa. Kita berada dalam kendali semua situasi Itu yang membentuk sebuah sistem yang berputar-putar yang melingkar tanpa awal dan akhir. Pada Baudrillard tidak ada kemungkinan lahir suatu tatanan baru.

Baudrillard mendeskripsikan dunia ini sebagai hiperrealitas. Media berhenti menjadi pantulan realitas tetapi menjadi realitas itu sendiri bahkan lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Demikianlah segelas Kopi Starbucks bukan sekedar kopi, gula, susu tetapi sekaligus tanda, kode produksi yang merepresentasikan visi perusahaan dan status sosial penikmatnya.

Starbuck dan banyak yang lain  tidak semata menjual minuman/makanan. Bisnis mereka sesungguhnya adalah menjual dan membeli simbol-simbol.

Simbol akan berubah menjadi status manakala kehidupan sosial manusia didorong sampai puncak di luar kebutuhan wajar manusia. Dalam situasi budaya yang telah mengalami revolusi simbol yang masif dan katastropik, massa menjadi semakin pasif dan bukannya semakin berontak sebagaimana dulu kaum Marxis. Massa dipandang sebagai “lubang hitam” yang menyerap semua makna, informasi dan komunikasi sehingga menjadi tak bermakna lagi, menjadikan massa tidak acuh, apatis dan inersia. Demikianlah Baudrillard menggambarkan keadaan massa yang dikelilingi oleh media simulacra dan hiperrealitas.

Baudrillard tentu  banyak benarnya juga. Benar juga bahwa New Normal mendorong kita untuk fokus dan mengefisiensikan tenaga dan pikiran kita untuk hal-hal yang kita butuhkan saja, bukan pada kebutuhan halusinasi kita. 

Tetapi sebagai sebuah perspektif, tentu ada sisi  masyarakat yang tak tuntas digambarkan teorinya yang seksi itu. Misalnya, masyarakat massa tak se-pasif gambarannya jika kita ingat bagaimana gerakan-gerakan perlawanan yang hingga hari ini terus bergolak dari sudut-sudut dunia. Belum lagi bagaimana masyarakat secara global aktif melawan dan coba hentikan Covid-19. Solidaritas warga bertolak belakang dengan massa yang pasif pada Baudrillard. 

Apakah pada new normal, bisnis akan sama sekali baru? Belum tentu.

Gerai konsep McDonalisasi, seperti jaringan McDonald, KFC, Tim Hortons, atau merek lokal seperti Janji Jiwa yang dalam waktu singkat menyebar ke banyak kota,  terbukti ramah dan tetap jalan di masa pandemik. Saya duga sistem McDonalisasi dan sistem delivery GoFoodisasi semakin menjadi pilihan ke depan. 

Mereka yang berkecimpung di dunia bisnis tentu saja akan  banyak belajar. Covid-19 mengubah strategi bisnis, cara berkomunikasi dengan konsumen dan memberikan cara pandang baru soal peluang industri serta lapangan pekerjaan yang lebih baru.

Castells jelas berbeda posisinya dengan para pendukung teori sosial postmodern. Ia mengkritik Baudrillard dan kawan-kawan yang yang menurut Castells telah mengikuti dorongan hati, merayakan akhir sejarah dan pada tingkat tertentu, akhir akal sehat. Mereka menyerah pada kemampuan kita mengerti dan menciptakan makna.

Meskipun juga mengalami hiperrealitas, hidup melampaui realita, saya lebih yakin pengalaman real virtuality (virtualitas yang nyata), pandangan Castells tentang budaya virtualitas nyata lebih memberikan harapan. Bahwa ada banyak perkerjaan dapat kita selesaikan dalam situasi real virtuality. Yang kita butuhkan adalah strategi adaptasi terhadap budaya baru ini.

Secara teoritis dan fakta dari pengalaman real virtuality tadi, saya lebih mendukung pandangan Castelian. 

Di masa pandemik, kita telah melakukan banyak aktivitas melalui perangkat teknologi dan jaringan Internet. Kita sekolah, meeting, ibadah dan silahturahmi secara online melalui banyak ragam aplikasi. Bukankah  kita merasakan hal yang sama, yakni real virtuality, virtualitas nyata? 

Stepanus W Bo’do, Pemerhati Covid-19, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNTAD.

Bagikan !

KOLOM

Kenaikan Iuran JKN 2018 bisa ditunda, kenapa disaat pandemi malah dipaksakan?

Seharusnya pemerintah memperhitungkan daya beli masyarakat yang menurun di tengah pandemi covid-19.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Catatan Timboel Siregar*

Menaikan iuran JKN adalah sebuah hal yang pasti harus dilakukan oleh Pemerintah. Terkait kenaikan iuran peserta mandiri (yaitu peserta PBPU dan BP) ini termuat dalam amanat Pasal 27 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018. Amanat kenaikan ini pun diatur di Perpres-perpres sebelumnya, seperti Perpres 19 Tahun 2016 dan Perpres 111 tahun 2013.

Pasal 27 ayat (2) UU SJSN yang mengamanatkan: “Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dan Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 82 Tahun 2018 yang isinya: “Besaran Iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.”

Jadi kenaikan iuran adalah hal biasa dan memang harus dilakukan oleh Pemerintah. Sejak beroperasi 2014 dan mengacu pada ketentuan hukum di atas memang Pemerintah sudah menaikkan iuran JKN di tahun 2016 yaitu paling lama 2 tahun sejak 2014, itu sudah betul, walaupun waktu itu kenaikan iurannya tidak sesuai rekomendasi DJSN, yaitu iuran PBI yang direkomendasi DJSN sebesar Rp. 36.000 per orang per bulan tetapi yang ditetapkan Rp. 23.000. Keputusan ini yang berkontribusi pada terciptanya defisit tiap tahun hingga 2019 lalu. Kenaikan iuran di 2016 ini dituangkan dalam Perpres No. 19 tahun 2016.

Kenaikan iuran peserta mandiri di 2016 pun tidak luput dari protes masyarakat dan DPR. Akhirnya Pemerintah mendengar protes masyarakat dan DPR, dengan mengeluarkan revisi Perpres No. 19 tahun 2016 yaitu Perpres No. 28 tahun 2016, dengan menurunkan kembali iuran peserta kelas 3 mandiri dari Rp. 30.000 ke nilai semula yaitu 25.500. Revisi ini keluar hanya sebulan sejak Perpres No. 19 Tahun 2016 dikeluarkan. Memang sangat responsif Pemerintah pada saat itu.

Setelah kenaikan iuran 2016 seharusnya Pemerintah, mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, menaikkan lagi iuran JKN di 2018. Kan diamanatkan paling lama 2 tahun. Tapi Pemerintah tidak menaikkan iuran tersebut. Alasannya hanya satu yaitu takut gaduh karena 2018 adalah tahun yang dekat dengan Tahun Pemilu 2019. Waktu itu sudah masa kampanye. Kenaikan iuran digeser paska Pemilu dengan lahirnya Perpres No. 75 Tahun 2019.

Ya alasan tersebut dimengerti secara politik elektoral supaya bisa mulus melaju lagi. Menurut saya alasan pergeseran waktu kenaikan iuran JKN dari 2018 ke paska Pemilu, ya karena alasan elektoral saja sih, tetapi tentunya Pemerintah tidak mungkin menyatakan hal itu ke publik. Saya kira itu hal biasa dan tidak perlu diperdebatkan.

Akibat tidak dinaikkannya iuran JKN di 2018 pemerintah menggelontorkan tambahan dana dari APBN ke Pos DJS BPJS Kesehatan sebesar Rp. 10,2 triliun yang dibayarkan dalam dua termin. Ya ini konsekuensi APBN karena diamanatkan UU BPJS. Walaupun sudah digelontorkan Rp. 10,2 triliun faktanya utang klaim RS yang belum dibayarkan ke RS masih ada Rp. 9,1 triliun sehingga utang BPJS Kesehatan ke RS ini terbawa ke tahun 2019, sehingga waktu itu diperkirakan defisit 2019 mencapai 32 Triliun.

Ini Bu Menkeu yang bilang ya. Jadi APBN sudah setor Rp. 10,2 triliun, masih besar juga utang yang terbawa ke 2019. Ok itu konsekuensi yang harus dipikul Pemerintah. Dengan defisit yang besar di 2018 tersebut, Pemerintah tidak menyebut tentang kenaikan iuran JKN.

Ya, Pemerintah punya alasan untuk melanggar regulasinya sehingga tidak menaikkan iuran paling lama 2 tahun tersebut karena kondisi dan situasi 2018, tetapi saat ini dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi rakyat karena pandemi covid-19, Pemerintah malah memaksakan kenaikan iuran peserta mandiri kelas 1 dan 2 di 1 Juli 2020 dan klas 3 di 1 Januari 2021.

Kenapa ketika ada pertimbangan Pemilu Pemerintah tidak menaikkan iuran JKN tetapi ketika ada masalah kemanusiaan karena pandemi covid-19 yang menghantam seluruh sendi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang jatuh ekonominya Pemerintah tetap memaksakan menaikkan iuran JKN. Saya kira Pemerintah harus fair-lah dalam melihat situasi.

Saya katakan di atas bahwa kenaikan iuran itu menjadi sebuah “keniscayaan” karena regulasi mengaturnya, tetapi seharusnya kenaikan iuran JKN itu dikontekskan dengan kondisi yang ada saat ini. Pemerintah mengkontekskan tahun 2018 sebagai tahun politik, ya itu sah-sah saja, tetapi kenapa tega menaikkan iuran di masa susah saat ini.

Naikkanlah iuran JKN pada saat covid-19 sudah selesai dari bumi Indonesia ini dan ekonomi masyarakat sudah membaik, sehingga masyarakat bisa membayar iuran JKN dengan baik. Kondisi saat ini daya beli masyarakat sedang turun drastis, tentunya kenaikan iuran JKN akan membuat masyarakat peserta mandiri akan kesulitan membayar iuran (peserta non aktif semakin meningkat) sehingga hak konstitusional masyarakat peserta mandiri tidak bisa digunakan karena JKN tidak menjamin lagi.

Masa sih tega Pemerintah membiarkan hak konstitusional kesehatan rakyat hilang hanya karena masyarakat tidak mampu bayar JKN di masa pandemi covid-19 ini.

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com