bar-merah

Mahfud MD sesalkan Habib Rizieq yang tak kooperatif

Mahfud MD
Saat jumpa pers usai rapat terbatas dengan Kepala BNPB/Ketua Satgas Covid-19, Ditjen P2P Kemenkes, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Kadivkum Mabes Polri dan Jamintel Kejagung, dan Badan Intelijen Negara, Minggu (29/11/2020) petang.(Image: captured from zoom)

ZONAUTARA.com – Sikap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang tak kooperatif terhadap petugas kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk melakukan swab test terhadapnya disesalkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Saat jumpa pers usai rapat terbatas dengan Kepala BNPB/Ketua Satgas Covid-19, Ditjen P2P Kemenkes, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Kadivkum Mabes Polri dan Jamintel Kejagung, dan Badan Intelijen Negara, Minggu (29/11/2020) petang, Mahfud mengatakan bahwa swab test wajib dilakukan pemerintah terhadap Rizieq karena masuk dalam kontak erat kasus positif Covid-19, sehingga pemerintah wajib melakukan 3T (testing, tracing, treatment).

“Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizieq Shihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu untuk kooperatif sehingga penanganan covid-19 berhasil,” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan penelusuran kontak ini diatur dalam ketentuan khusus yakni, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Hak Rizieq untuk menolak memberikan data kesehatannya ke pemerintah yang diatur dalam UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bisa dikesampingkan dengan dua UU di atas.

“Di sini berlaku dalil Lex specialis derogat legi generali, bahwa kalau ada hukum khusus maka ketentuan umum seperti itu bisa disimpangi atau tidak berlaku. Siapa yang menghalangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat dimana petugas itu melakukan tugas maka siapapun dia bisa diancam dengan ketentuan KUHP, pasal 212 dan 216, jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah,” tegasnya.

Mahfud sempat menyentil keberadaan Rizieq yang dikabarkan sudah sehat oleh beberapa pengikutnya seharusnya bisa segera memenuhi panggilan Satgas Covid-19 untuk tracing kasus, termasuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kerumunannya.

“Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama, karena seumpapun merasa diri sehat tidak akan menulari orang lain, bisa saja karena beliau yang selalu menjadi kerumunan bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang banyak yang secara teknis kesehatan itu membahayakan penularan Covid-19,” kata Mahfud.



Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat



Share This Article
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com