Sengkarut bansos Risma dan Anies, 99 ribu KPM belum terima

ZONAUTARA.COM – Dampak dari dugaan adanya data ganda penerima bansos Kementerian Sosial membuat 99 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum mendapatkan haknya.

Hal ini bermula saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermaksud melakukan validasi data lewat sebuah kiriman surat kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini. Sayangnya, surat tersebut justru mendapat tanggapan pahit dari Risma.

Risma menyentil balik Pemprov DKI Jakarta mengenai perbaikan data bansos yang mangkrak, baru 40 persen dan penyalurannya lewat Bank DKI yang gagal tak sesuai rencana semula.

Menurut Risma, sejumlah bank menolak rencana Anies untuk menyalurkan bansos lewat ATM.

“Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos. Dan sekarang sudah 95 persen, untuk tersalurkannya BST,” kata dia, Selasa (3/8).

Terkait polemik ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto menilai ada kecenderungan Anies maupun Risma mengail dukungan politik dengan memanfaatkan isu bansos corona.

Menurutnya, bukan kali ini saja dua tokoh itu berpolemik terkait bansos dan Covid-19.

Ia menyinggung soal Risma yang pernah mengeluarkan pernyataan terkait penghapusan data ganda penerima bansos dalam rapat kerja dengan DPR pada Juni 2021. Saat itu, Risma mengaku ada pihak yang menekannya.

Sementara Anies, beberapa kali berseberangan dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan penanganan pandemi.

“Cukup teranglah. Ini juga bukan pertama kalinya ya. Ini bukan pertama kali, baik Anies maupun Risma terlibat dalam polemik politik terkait pandemi dan bansos,” kata Arif dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (5/8).

Arif mengatakan kompetisi berebut dukungan tidak terelakkan akan terjadi lebih awal. Apalagi, kondisi politik nasional yang hampir dipastikan akan menghadirkan pemimpin generasi baru.

“Di sisi lain kita juga paham bahwa posisi gubernur adalah loncatan yang prestisius terutama setelah keberhasilan Pak Jokowi, sehingga sulit dielakkan bahwa orientasi pada kontestasi elektoral membuat orang sudah memulai kompetisi,” ucapnya.

Namun demikian, Arief menyayangkan bansos dan pandemi dimanfaatkan untuk mendulang dukungan. Menurutnya, isu itu seharusnya dijadikan momentum untuk bersatu.

“Siapapun, apakah dari kubu yang satu atau kubu yang lain, ya enggak pantas. Kalau mau berpolemik tentang yang lain saya enggak masalah, tapi jangan isu ini,” katanya.

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai saling lempar antara Pemprov dan Kemensos itu terjadi lantaran ketidakmampuan keduanya dalam mengelola data hingga menyalurkan bansos.

“Ketidakmampuan mereka dialihkan dengan cara itu. Selalu seperti itu kan, berdebat pusat dan daerah selalu seperti itu. Sebenarnya itu sama-sama tidak mampu dalam hal ini,” katanya.

Trubus meminta polemik ini segera dihentikan dan kembali fokus pada kebutuhan masyarakat yakni penyaluran bansos.

“Masyarakat ini sudah lapar. Harus diberikan,” tandasnya.