ZONAUTARA.COM — Plt. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan, pihaknya menghormati hak setiap pihak yang mengajukan praperadilan atas suatu penanganan perkara korupsi.

Pasalnya, Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, soal dugaan keterlibatan King Maker alias aktor intelektual di balik kasus Djoko Tjandra.

Gugatan tersebut juga berkenaan dengan diberhentikannya supervisi dan penyidikan dalam rangka mengungkap “King Maker” atau aktor utama dalam perkara dugaan suap pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra dari pidana penjara kasus korupsi Bank Bali.

“Hal ini kami pandang sebagai bentuk perhatiannya pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” tambahnya, Selasa (24/08/2021).

Ali menyebutkan, pengadilan akan menguji dan memutuskan dalam proses praperadilan soal pokok yang dipersoalkan memenuhi syarat atau tidak berdasarkan ketentuan pengajuan praperadilan.

Maka itu, kata Ali, sebagai pemahaman bersama bahwa pelaksanaan supervisi perkara oleh KPK, sesuai ketentuan hanya dilakukan sampai dengan tahap penyidikan.

“Sehingga kegiatan supervisi dinyatakan selesai ketika perkara dimaksud telah dilimpahkan ke pengadilan,” kata Ali.

Menurut Ali, setiap perkara korupsi yang telah masuk dalam proses persidangan menjadi kewenangan Majelis Hakim.

“Siapapun, termasuk KPK, tidak boleh melakukan intervensi dengan alasan apapun,” kata Ali.

Selanjutnya, kata Ali, jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Namun, adanya laporan masyarakat dan memberikan sejumlah bukti kuat, KPK tentunya akan menindaklanjuti.

“Kami mempersilakan untuk melaporkannya kepada KPK, dengan disertai data awal yang konkret. KPK pastikan akan tindaklanjuti,” kata dia.

Gugatan MAKI terhadap KPK resmi dilaporkan ke PN Jakarta Selatan, kemarin. Gugatan MAKI tersebut terdaftar dalam Nomor Perkara : 83 /Pid. Prap/ 2021 / PN. Jkt. Sel.

“Iya (gugatan kami diterima),” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dilansir dari Suara, Senin (23/8/2021).

Boyamin pun berharap gugatan yang mereka ajukan dapat mendorong KPK untuk segera bertindak mengungkap ‘King Maker’ dalam perkara pengurusan fatwa pembebasan Djoko Tjandra dari pidana penjara kasus korupsi Bank Bali.

“Harapan (kami) KPK segera kejar King Maker (dalam perkara ini),” tegas Boyamin.

Dalam materi praperadilan yang diajukan MAKI, disebutkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memvonis Pinangki, namun Majelis Hakim menyatakan tidak mampu menggali siapa ‘King Maker’ sehingga menjadi kewajiban KPK untuk menemukan peran King Maker sebagai aktor intelektual.

Namun, lembaga antikorupsi melalui Ketua KPK, Firli Bahuri pada tanggal 30 Juli 2021 menyatakan telah menghentikan supervisi perkara tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra.

Padahal, sebelumnya usai MAKI bersurat kepada KPK dan mendapat balasan pada 11 September, menyatakan, aduannya dijadikan bahan informasi bagi Kedeputian Bidang Penindakan KPK. Kemudian KPK memutuskan melakukan supervisi dan koordinasi terhadap perkara dugaan korupsi ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, KPK dianggap telah melakukan tindakan penelantaran perkara.