ZONAUTARA.COM — Presiden Joko Widodo baru-baru ini menunjuk aparat TNI/Polri untuk menyalurkan bantuan tunai (BLT) kepada pedagang kaki lima (PKL).
Dibalik keputusan tersebut, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai Presiden, salah satunya adalah meredam ketegangan antara petugas dan pengusaha PKL saat adanya penertiban aturan PPKM.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada konferensi pers daring yang disiarkan pada Kamis (09/09/2021).
Ani mengatakan Jokowi berharap, cekcok dan ketegangan yang sempat terjadi pada pembubaran PKL masa PPKM Darurat lalu bisa dihindari bila penutupan, disertai penyaluran uang tunai sebagai bantalan mereka selama usaha ditutup.
“Dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI/Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat karena memang kita meminta warung harus tutup atau pindah maka diberikan bantuan,” terang Ani.
Meninjau uji coba penyaluran di Medan, Sumatra Utara, ia mengatakan sistem penyaluran telah disiapkan dengan administrasi dan verifikasi komputer. Sehingga, penyaluran tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya.
Dia menambahkan bahwa pihaknya menganggarkan Rp1,2 triliun untuk diberikan kepada 1 juta penerima dengan nilai Rp1,2 juta per pemilik usaha kecil.
Bakal dibagikan berbarengan antara TNI dan Polri, maka tiap instansi mengelola dana sebesar Rp600 miliar.
Rp600 miliar akan disampaikan kepada TNI dan Rp600 miliar kepada Polri untuk diteruskan ke masyarakat, terutama PKL.
“Jadi ini dananya Rp1,2 triliun,” ujar dia.
