ZONAUTARA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja memutuskan kebijakan yang bertentangan dengan arah dan instruksi Presiden Joko Widodo.

Keputusan tersebut berisi pemecatan 57 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), keseluruhan tersebut resmi diberhentikan mulai 30 September mendatang.

Padahal, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berpesan untuk tidak menjadikan hasil TWK sebagai landasan pemecatan pegawai KPK.

Kendati demikian, keputusan pemecatan telah keluar, sejumlah kelompok masyarakat bersuara atas keputusan tersebut. Mereka memiliki pandangannya masing-masing. Pada umumnya, mereka ingin Presiden Jokowi tidak berdiam diri.

Seorang pedagang kaki lima di Jakarta Selatan, Yosepa, mengaku gusar membaca berita puluhan penyidik KPK bakal dipecat. Ia menganggap pegawai KPK mestinya didukung dan dilindungi oleh Presiden.

Menurut Yosepa, Presiden Jokowi harus mengambil sikap jika misi pemberantasan korupsi ingin berjalan optimal.

“Bukannya malah dipecat-pecatinlah,” ucap Yosepa, dilansir dari CNNIndonesia, Jumat (17/09/2021).

“Kalau sekarang Jokowi udah bukan kelihatan kurang berperan lagi, malah udah kelihatan acuh tak acuh banget,” tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan Ita Yulianti, seorang kasir minimarket di Jakarta Selatan. Dia mengaku kecewa kepada Jokowi yang diam saja padahal bisa turun tangan menghentikan polemik tersebut.

“Harusnya ikut bertindaklah, walaupun enggak semuanya, tapi harusnya ikut ambil sikap,” tutur Ita.

Menurut dia, KPK harus dikuatkan. Bukan malah dilemahkan. Terlebih, kinerja para puluhan pegawai KPK yang dipecat pun terbilang sangat baik. Tidak adil jika mereka diberi sanksi pemecatan hanya karena tidak lulus tes.

“Enggak fair banget itu, enggak sesuai sama yang seharusnya,” ucap Ita.

Seorang sopir taksi online, Amirul Massriyanto punya pendapat berbeda. Menurut dia, Jokowi seharusnya ikut mengambil sikap.

Meski demikian, dirinya tetap percaya pada keputusan Presiden Jokowi sebagai keputusan terbaik.