ZONAUTARA.com – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di DKI Jakarta ditargetkan dapat terlaksana di 1.500 sekolah pada akhir September 2021. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyukseskan hal tersebut adalah dengan adanya asesmen.

Kendati demikian, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meninjau ulang asesmen.

Permintaan tersebut dibarengi dengan adanya penolakan dari Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri.

Pasalnya, menurut Haeri, asesmen yang dilakukan dengan mengisi sejumlah modul oleh guru, siswa, dan orang tua tersebut justru banyak mengandung pertanyaan yang tidak relevan dengan persiapan menuju PTM terbatas.

Diketahui, asesmen sejumlah 11 modul tersebut dibuat salah satu platform pembelajaran swasta bernama sekolah.mu sebagai syarat sekolah tatap muka terbatas.

“Dari semua kolom modul-modul yang kami isi, banyak pertanyaan yang tidak relevan dengan persiapan PTM Terbatas,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/9).

Di sisi lain, P2G juga menilai proses verifikasi faktual ke lapangan oleh tim dari Pemprov DKI Jakarta dalam rencana perluasan PTM masih sangat terbatas.

“Apa hubungannya modul dengan kompetensi guru dan kesiapan sekolah dalam PTM. Apa hubungan modul dengan kesiapan sarana-prasarana prokes di sekolah. Yang terjadi justru sekolah terdorong mengakali agar guru, siswa, dan orang tua menjawab pertanyaan di modul itu benar semua,” ujarnya.

Sebab tak berdasarkan asesmen verifikasi faktual di lapangan, pihaknya menilai target pembukaan 1.500 sekolah pada akhir September nanti terlalu gegabah dan dan dapat membahayakan seluruh sivitas akademik.

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta menghentikan model asesmen PTM yang merugikan guru, anak, dan orang tua seperti saat ini.

“Akan ada 1.500 sekolah di DKI Jakarta dibuka dengan metode asesmen yang tak relevan seperti ini,” tegasnya.