Komoditas pangan dominan dorong inflasi Sulut pada Februari 2024

ZONAUTARA.com – Pada Februari 2024, Provinsi Sulawesi Utara mengalami perubahan signifikan dalam pola inflasi yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa terjadi deflasi bulan-ke-bulan sebesar -0.63%, yang menandakan penurunan harga secara umum dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Fenomena ini lebih dalam dibandingkan dengan deflasi pada Januari 2024 yang tercatat sebesar -0.41%.

Komoditas pangan, seperti beras, daun bawang, dan daging babi, muncul sebagai dominan pendorong inflasi, sementara tomat dan cabai rawit menjadi penahan utama. Menariknya, angkutan udara turut berkontribusi sebagai faktor penahan inflasi, mencerminkan dinamika sektor transportasi yang berpengaruh pada kestabilan harga.

Perincian inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran menunjukkan pola yang beragam, dengan sektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi signifikan sebesar -1.42%, sementara transportasi mencatatkan inflasi bulan-ke-bulan positif sebesar 0.42%.

Penyediaan makanan dan minuman/restoran dan perawatan pribadi serta jasa lainnya juga mengalami deflasi, menandakan penurunan biaya hidup di sektor-sektor tersebut.

Analisis lebih lanjut mengenai inflasi tahun-ke-tahun (Februari 2024 dibandingkan Februari 2023) mencatatkan inflasi sebesar 3.55%, menunjukkan peningkatan harga dalam jangka panjang. Namun, inflasi tahunan ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3.81%, menunjukkan adanya perubahan dinamika pasar.

Perubahan inflasi di Sulawesi Utara menandakan respons pasar terhadap berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk kondisi cuaca, perubahan kebijakan, dan dinamika global.

Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan dapat terus memantau tren ini untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemahaman mendalam tentang inflasi dan dinamikanya penting bagi perencanaan ekonomi dan kebijakan publik.