AS Tak Terapkan Standar Ganda Terkait Israel dan HAM

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS tidak menerapkan standar ganda dalam hal Israel dan hak asasi manusia (HAM). Komentar Blinken disampaikan dalam konferensi pers tentang Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi Manusia 2023 di Departemen Luar Negeri.

“Seperti dijelaskan dalam laporan ini, secara umum, ketika kami mengamati HAM dan kondisi HAM di seluruh dunia, kami menerapkan standar yang sama kepada semua orang,” kata Blinken. “Dan ini berlaku sama pada semua negara, apakah itu negara musuh, pesaing, sahabat atau sekutu. Dan itu sangat penting,” ujar Blinken.

Laporan tahunan tentang Praktik HAM tersebut mencakup 198 negara dan wilayah. Dalam laporan itu terdapat informasi faktual dan objektif berdasarkan laporan yang kredibel mengenai peristiwa yang terjadi sepanjang 2023.

Wartawan mempertanyakan Blinken tentang Gaza dan tuduhan pelanggaran HAM oleh Israel. “Proses-proses tersebut sedang berlangsung,” kata Blinken. “Penting bagi kita untuk meluangkan waktu melakukan yang terbaik untuk mendapatkan fakta guna mendapatkan informasi, untuk melakukan analisis. Sangat menantang untuk melakukan hal ini secara real-time.”

Blinken menambahkan, “hal terpenting yang harus dipastikan negara demokrasi mana pun adalah kita menjadi polisi bagi kita sendiri, memastikan diri kita sendiri menegakkan standar yang kita minta dari negara lain.”

“Saya percaya Israel sedang dalam proses melakukan hal tersebut berdasarkan pengetahuan atas investigasi terbuka yang mereka miliki. Dan seperti yang saya katakan, ketika terjadi insiden yang menarik perhatian, kita akan mempelajarinya dan terutama apakah ada kemungkinan senjata AS digunakan.”

Kalangan pakar internasional mengatakan pada akhir Maret bahwa kelaparan akan segera terjadi di Gaza utara, yang telah diisolasi dan berada di bawah kendali Israel sejak akhir tahun lalu. Dan kelaparan semakin memburuk di seluruh wilayah tersebut.

Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza segera setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang. Blokade tersebut baru sedikit dikendurkan beberapa minggu kemudian di bawah tekanan AS. [ka/jm]