Bantuan Militer AS Perkuat Upaya Halangi Otoritarianisme

Taipei — 

Presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te mengatakan pengesahan paket bantuan militer senilai $8 miliar (sekitar 128 triliun rupiah) oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS pada akhir pekan lalu untuk melawan pengaruh China akan “memperkuat upaya menghalangi otoritarianisme” dan “meningkatkan kepercayaan di kawasan.”

Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui rancangan undang-undang bantuan gabungan senilai $95 miliar pada hari Sabtu (20/4) yang mencakup dana untuk Ukraina, Israel dan Taiwan. RUU itu akan diputuskan di Senat AS pada hari Selasa ini waktu setempat.

Selain dana sebesar $8 miliar untuk Taiwan, dana sebesar $1,9 miliar (sekitar 30 triliun rupiah) lainnya dialokasikan untuk mengisi kembali persenjataan AS yang dikirim ke Taiwan dan sekutu-sekutunya di kawasan itu.

Lai mengatakan RUU tersebut menunjukkan “komitmen Washington terhadap keamanan Taiwan. Dia menambahkan bahwa RUU tersebut akan “membantu menjamin perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan juga meningkatkan kepercayaan di wilayah tersebut.”

Lai menyampaikan pernyataannya tentang RUU tersebut ketika berbicara dengan delegasi AS yang sedang berkunjung, termasuk dua anggota DPR AS dari negara bagian Michigan, Lisa McClain dari Partai Republik, dan Dan Kildee dari Partai Demokrat. Kedua anggota Kongres tersebut mengunjungi Taiwan untuk membahas keamanan regional.

Kildee mengatakan bahwa waktu kunjungan delegasi ini penting karena menyusul pengesahan RUU bantuan di DPR. Dia mengatakan RUU itu akan “memberikan dukungan yang sangat penting untuk menjamin keamanan di wilayah ini.”

Dalam pertemuan tersebut, McClain mengatakan: “Perdamaian adalah tujuan kami. Namun untuk melakukan itu, kami harus memiliki hubungan dan kami menghargai hubungan Anda. Tidak hanya secara militer, tetapi juga secara ekonomi,” kata McClain tentang Taiwan dalam kunjungan tersebut. [lt/jm]