Tomohon,ZONAUTARA.com – Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk menghadiri kegiatan acara BPK RI terkait Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023, pada hari Senin (8/7) bertempat di Cendrawasih room-Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.
Dalam kegiatan ini, Presiden RI Jokowi yang turut hadir memberikan apresiasinya atas kerja BPK RI dan sekaligus ucapan selamat kepada setiap jajaran pemerintah baik pusat dan daerah yang telah mendapatkan predikat opini WTP.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya.
Tak hanya itu Jokowi juga mengungkapkan tentang kestabilan ekonomi Indonesia dalam isu terkait krisis ekonomi global saat ini yang sedang melanda beberapa negara di dunia.
“Kita tahu di kuartal pertama tumbuh 5,11% di tahun ini. Inflasi tetap terjaga ini karena BI dan Kemendagri setiap hari senin selalu bertemu dengan kepala-kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah,” ucap Jokowi.
Ketua BPK-RI Isma Yatun juga turut memberikan sambutannya pada acara yang berlangsung. Isma mengungkapkan bagaimana BPK RI yang selama ini telah menghadapi berbagai dinamika dalam pengelolaan negara namun tetap didukung oleh pemerintahan yang ada dengan kontribusi dan komitmen dalam menjaga akuntabilitas.
“Untuk itu kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ungkap Isma.
Pada kesempatan ini juga BPK RI melalui Ketua Isma Yatun sekaligus menyerahkan LHP LKPP tahun 2023 kepada Presiden RI Jokowi yang di mana pada laporan LHP LKPP ini berhasil mendapatkan predikat opini WTP.
Turut hadir dikegiatan ini Wakil Presiden Republik Indonesia, Pimpinan BPK RI, Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Kementerian dan Lembaga RI, Gubernur, Ketua DPRD provinsi, Pimpinan BUMN dan Rektor, Bupati dan Walikota seluruh kabupaten dan kota Indonesia, Ketua DPRD kabupaten dan kota seluruh Indonesia, serta pimpinan BPK perwakilan seluruh Indonesia.
