GORONTALO, ZONAUTARA.COM – Bupati Bonebolango, Merlan Uloli, mengungkapkan harapannya agar peristiwa longsor di tambang Tulabolo, Suwawa ini dapat memicu kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait regulasi tambang ilegal. Saat ini, evakuasi korban terus diupayakan dengan melibatkan banyak unsur.
Bupati Merlan menyatakan bahwa pemerintah pusat harus menyadari bahwa ada ribuan orang yang menggantungkan hidupnya di tambang tersebut.
“Selain penambang, banyak warga yang bekerja sebagai ojek tambang atau berjualan di sekitar lokasi tambang, seperti warung bahwa hingga kafe,” kata Bupati Merlan, kepada wartawan.
Merlan juga menekankan bahwa Kapolda Gorontalo merasakan dilema yang sama mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas tambang ilegal ini. Sebagian besar pekerja tambang berasal dari luar daerah, bukan warga Bonebolango.
“Meski banyak warga Bonebolango bekerja sebagai petani dan nelayan, sebagian juga tertarik bekerja di tambang karena potensi pendapatannya,” ungkapnya.
Dilema legalitas tambang
Merlan berharap agar pemerintah pusat mengkaji ulang regulasi terkait wilayah pertambangan. Permintaan untuk melegalkan tambang ini datang dari para penambang sendiri. Menurut Merlan, jika tambang tetap ilegal, maka lokasi ini sebaiknya ditutup. Namun, ia meragukan apakah penutupan tambang akan menghentikan aktivitas penambangan ilegal.
“Di sisi lain, jika tambang diatur dengan baik, daerah bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini,” katanya.
Saat ini, aktivitas tambang ilegal tidak memberikan pendapatan apa pun kepada Bonebolango, namun tanggung jawab jatuh ke pemerintah daerah ketika terjadi bencana seperti longsor yang menelan korban jiwa.
Merlan berharap, dengan adanya peristiwa ini, pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatur tambang ilegal, sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan mengurangi risiko bencana di masa depan.
