ZONAUTARA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pelayanan pemilih pindahan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Acara ini berlangsung selama lima hari, mulai 11 hingga 15 September 2024, di Batam, Kepulauan Riau, dan dibuka oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos.
Dalam sambutannya, Betty menekankan pentingnya persiapan akhir sebelum penetapan DPT. “Kita diberikan kesehatan untuk menyelesaikan tahapan penting, yaitu persiapan terakhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan layanan pemilih pindahan untuk Pilkada 2024,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi atas kerja keras KPU kabupaten/kota dalam menyelesaikan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Agustus 2024. Proses rekapitulasi dan penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 23 September 2024.
Pada Rakor ini, peserta membahas penyelesaian data ganda dan data invalid yang ditemukan selama pemutakhiran daftar pemilih. Koordinasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut.
Betty menegaskan bahwa penyelesaian masalah data ini sangat penting untuk memastikan daftar pemilih yang akurat dan kredibel. “Penyelesaian data ganda dan invalid adalah langkah penting dalam memastikan daftar pemilih yang akurat dan kredibel, yang akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang berkualitas dan adil,” tegasnya.
Selain itu, Rakor ini juga membahas strategi pelayanan pemilih pindahan, memastikan mereka yang berpindah domisili tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang komprehensif untuk menjamin validitas DPT dan kemudahan bagi pemilih pindahan.
Rakor diikuti oleh 113 peserta dari tingkat provinsi, yang terdiri dari anggota KPU dan admin/operator Sidalih. Sementara itu, sebanyak 1.028 peserta dari tingkat kabupaten/kota juga hadir, termasuk anggota KPU yang membidangi perencanaan data dan informasi serta admin/operator Sidalih.
