ZONAUTARA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dirangkaikan dengan Tindak Lanjut Penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada 2024 bertempat di Aula KPU Kotamobagu, 23-24 April 2025.
Kordiv Sosdiklih Parmas KPU Sulut Awaludin Umbola menyampaikan, kegiatan itu bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja KPU di 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sulut terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.
Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat Sulut dalam Pilkada tahun 2024 berada pada angka yang masih dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita berada di posisi yang lumayan tinggi, ada di 76 persen. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang mencapai angka 90 persen,” ujarnya kepada Zonautara, Kamis (24/04/2025).
Hal itulah yang menjadi bahan evaluasi KPU Sulut demi peningkatan pelaksanaan Pilkada ke depannya.
“Apa yang masih kurang akan kita perbaiki dan apa yang sudah baik tentu akan kita tingkatkan,” ucapnya.
Kegiatan yang diikuti seluruh Kordiv Sosdiklih Parmas Kabupaten/Kota se-Sulut itu menghadirkan narasumber lintas sektor. Salah satunya Ronny Buol selaku pengelola media di Sulut.
Ia mengapresiasi capaian partisipasi masyarakat yang mencapai angka 76 persen. Menurutnya, itu merupakan salah satu keberhasilan strategi sosialisasi KPU Sulut yang menyasar segmen pemilih, seperti generasi Z.
Namun di sisi lain, Ronny juga menyoroti beberapa temuan terkait pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi dan hubungan masyarakat.
Salah satu yang disorotinya yakni kecepatan respon krisis atau hoaks.
Menurutnya, dalam beberapa kasus munculnya isu negatif atau hoaks terkait kandidat atau penyelenggaraan selama tahapan Pilkada, respon klarifikasi KPU Sulut kepada publik dan media terkadang dirasakan kurang cepat dan proaktif.
“Keterlambatan ini berisiko menurunkan kepercayaan publik dan mempersulit media dalam melakukan verifikasi,” tegas Ronny yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Zonautara.com.
Selebihnya, ia memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dirasa perlu dikembangkan sebagai strategi dalam pelaksanaan Pilkada selanjutnya.
Monitoring dan evaluasi berbasis data merupakan salah satu gagasan dalam rekomendasi yang disampaikannya.
“Harus ada penggunaan dashboard sederhana untuk memantau capaian program, seperti jangkauan sosialisasi, hasil survei pemahaman, tren partisipasi per wilayah secara real time,” pungkasnya.
