Balai Besar POM Manado dan Pemkot Kotamobagu gelar monitoring program keamanan pangan

ZONAUTARA.com – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melalui Balai Besar POM di Manado bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Kota Kotamobagu pada Kamis, 7 November 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Kotamobagu ini mengusung tema “Kelurahan Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah.”

Acara ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemerintah Kotamobagu, Adnan Masinae; Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kotamobagu, Aryono Potabuga; serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Teddy Makalalag.

Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado, Agung Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahapan yang sudah dimulai beberapa bulan lalu.

“Kegiatan hari ini merupakan salah satu rangkaian dari tahapan yang sudah kami jalankan sejak April 2024 yang dimulai dari tahapan advokasi bersama pemerintah Kotamobagu, dalam hal ini Program Nasional Keamanan Pangan,” ungkap Agung.

Agung juga menuturkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, ada komunitas yang menjadi fokus intervensi, mencakup tiga kelurahan, satu pasar, dan sebelas sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.

“Ada komunitas yang kami intervensi terkait dengan lingkup kelurahan, ada tiga kelurahan yang kami intervensi, kemudian ada satu pasar, serta ada sebelas sekolah baik tingkat SD, SMP, hingga tingkat SMA,” tambahnya.

Ia berharap program ini dapat dikembangkan lebih mandiri oleh pemerintah daerah ke depannya, demi menjaga ketahanan pangan masyarakat.

“Ini adalah program yang sudah kami jalankan sejak tahun 2017 dan berkelanjutan sampai saat ini yang dijalankan di beberapa kabupaten/kota, dan saat ini di Kota Kotamobagu. Tentunya atas intervensi yang telah kami lakukan terkait dengan gerakan keamanan pangan ini pemerintah daerah dapat mereplikasi lebih mengembangkan serta lebih mandiri,” ujar Agung.

Agung menambahkan bahwa penjaminan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada BPOM, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas yang telah dibentuk, termasuk kader sekolah, kader desa, dan kader pasar.