ZONAUTARA.com – Pelantikan kepala daerah hasil Pemilukada 2024 menjadi sorotan utama di berbagai media. Momentum ini tidak hanya menandai awal kepemimpinan baru, tetapi juga menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Di tengah gegap gempita pemberitaan, ada satu aspek krusial yang perlu lebih diperhatikan: efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Sebagai pilar demokrasi, media memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Di saat publik terfokus pada seremoni pelantikan, media seharusnya tidak hanya melaporkan momen seremonial tetapi juga menelusuri bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran secara efisien.
Seremonial dan tantangan efisiensi anggaran
Pelantikan kepala daerah serentak yang melibatkan 480 kepala daerah tentu membutuhkan anggaran besar, termasuk biaya perjalanan dinas, akomodasi, serta pengadaan acara.
Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023, salah satu sumber pemborosan anggaran pemerintah adalah pengeluaran belanja pegawai dan perjalanan dinas yang tidak efektif serta belanja barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Hal ini juga diperkuat oleh laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyebutkan bahwa setiap tahun ada temuan pemborosan anggaran di berbagai daerah, terutama dalam pos belanja kegiatan pemerintahan seperti acara seremonial dan perjalanan dinas.
Di tengah tingginya kebutuhan anggaran untuk pembangunan daerah, penting bagi media untuk menyoroti bagaimana kepala daerah yang baru dilantik menerapkan kebijakan penghematan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal.
Peran media dalam mengawasi efisiensi anggaran
Media memiliki peran sebagai watchdog atau pengawas kebijakan publik, termasuk dalam hal efisiensi anggaran.
Dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh International Journal of Public Sector Management, transparansi penggunaan anggaran berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Beberapa hal yang bisa dilakukan media dalam mengawasi efisiensi anggaran, antara lain:
- Mengungkap besaran anggaran pelantikan dan seremonial lainnya
- Media dapat meminta data resmi mengenai berapa anggaran yang dikeluarkan untuk pelantikan kepala daerah dan membandingkannya dengan pelantikan periode sebelumnya.
- Menganalisis efektivitas anggaran terhadap program prioritas
- Apakah anggaran yang digunakan untuk pelantikan lebih besar daripada anggaran untuk program prioritas daerah seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan?
- Menyoroti langkah penghematan yang dilakukan pemerintah daerah
- Media dapat menyoroti inisiatif kepala daerah dalam menghemat anggaran, misalnya dengan membatasi jumlah peserta pelantikan, mengurangi biaya perjalanan dinas, atau memanfaatkan teknologi untuk acara daring.
Efisiensi anggaran sebagai cerminan kepemimpinan baru
Efisiensi anggaran bukan hanya soal menghemat uang negara, tetapi juga mencerminkan komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Jika sejak awal kepemimpinan mereka sudah menunjukkan keseriusan dalam mengelola anggaran dengan baik, maka ini menjadi indikasi positif bagi masyarakat.
Sebaliknya, jika sejak awal ditemukan indikasi pemborosan, maka media harus memainkan perannya dalam mengkritisi kebijakan tersebut agar masyarakat tidak dirugikan.
Menurut Center for Public Integrity, pemantauan media terhadap anggaran daerah berperan besar dalam menekan angka korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik.
Referensi: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah. www.bpk.go.idIndonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Laporan Pemborosan Anggaran Pemerintah Daerah. www.antikorupsi.orgInternational Journal of Public Sector Management. (2022). The Role of Transparency in Public Trust. www.emerald.comCenter for Public Integrity. (2021). The Impact of Media Oversight on Public Accountability. www.publicintegrity.org