Buntut aduan warga, DPRD Bolsel gelar RDP seleksi aparat Desa Motolohu

Romansyah Banjar
Penulis: Romansyah Banjar
Editor: Redaktur
RDP dipimpin wakil ketua DPRD Bolsel Jelfi Jauhari, bersama ketua komisi I DPRD Bolsel Moh. Sukri Adam. (Dok pribadi)

ZONAUTARA.com — Polemik dalam seleksi aparat Desa Motolohu, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) akhirnya bergulir ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD Bolsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan dari warga, Selasa 15 April 2025.

RDP yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bolsel, Jelfi Jauhari, turut dihadiri Ketua Komisi I Moh. Sukri Adam, anggota Komisi I Harson Mooduto, serta Camat Helumo Midyan Katili.

Buntut aduan warga, DPRD Bolsel gelar RDP seleksi aparat Desa Motolohu

Dari pihak desa, hadir Sangadi (Kepala Desa) Motolohu Narlis Mohi, panitia seleksi aparat desa, serta dua pihak pengadu yakni Rukaiya Abas dan Nadia Walangadi.



Dalam forum tersebut, DPRD menemukan adanya indikasi kejanggalan dalam tahapan seleksi aparat desa. Beberapa prosedur disebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dalam RDP ini kami menemukan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi aparat desa. Beberapa prosedur dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Jelfi Jauhari kepada peserta rapat, di gedung DPRD Bolsel, kompleks perkantoran Panango.

Buntut aduan warga, DPRD Bolsel gelar RDP seleksi aparat Desa Motolohu

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Bolsel melalui Komisi I sepakat akan menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menggelar rapat koordinasi khusus membahas persoalan ini.

“Kami juga meminta agar seluruh tahapan seleksi yang sedang berjalan untuk ditunda sementara, sambil menunggu hasil koordinasi dengan pihak Dinas PMD,” ujar Jelfi.

Menurutnya, keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Buntut aduan warga, DPRD Bolsel gelar RDP seleksi aparat Desa Motolohu

Jelfi menekankan bahwa perekrutan aparat desa harus berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“DPRD akan terus mengawal proses ini demi memastikan semua berjalan sesuai aturan, demi keadilan bagi seluruh masyarakat desa,” tutupnya. (Advetorial)

Memulai karir sebagai jurnalis di Koran Harian Manado Post, dan bergabung dengan zonautara.com di sejak 2022. Termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas.
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com