ZONAUTARA.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mengambil langkah antisipasi untuk melindungi buruh dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi di sejumlah daerah.
Langkah ini disampaikan Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Aula Pemkot Manado, Kamis (1/5/2025).
Menurut Victor, Pemprov Sulut telah menjalin kerja sama dengan kepolisian dan asosiasi pengusaha guna membangun sistem deteksi dini serta mediasi berbasis kekeluargaan guna mencegah terjadinya PHK.
“Kami ingin memastikan hak-hak buruh tetap terlindungi. Koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan,” ujarnya.
Komitmen itu, lanjut Victor, juga diwujudkan lewat sejumlah kebijakan strategis, seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, serta pemberlakuan upah sektoral provinsi sebesar dua persen untuk sektor-sektor tertentu.
Tak hanya soal upah, Pemprov juga aktif mendorong pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.
Gelombang PHK yang terjadi secara nasional sempat menimbulkan keresahan di kalangan pekerja Sulut. Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, pemerintah berharap dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para buruh di daerah ini.
***
