ZONAUTARA.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menggelar diskusi bertema “Artificial Intelligence (AI) dan Kebebasan Pers: Tantangan Baru di Era Digital”. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD)
Diskusi menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Daud Liando, Ketua AJI Manado Fransiskus Marcelino Talokon, serta praktisi AI Yunan Helmy Balamba. Diskusi dipandu oleh pengurus AJI Manado, Vivi Pamikiran. Dalam pemaparan awal, Fransiskus Talokon menjelaskan sejarah perjuangan AJI dalam memperjuangkan kebebasan pers, terutama saat kelahirannya di era Orde Baru, ketika kebebasan pers mengalami pembungkaman. Ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut mengorbankan banyak aktivis yang harus mendekam di penjara.
Fransiskus juga menyoroti tantangan pers masa kini, termasuk ancaman terhadap independensi media dan pentingnya menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti AI.
“Penggunaan AI harus disertai dengan verifikasi dan tetap berpegang pada kode etik,” ujarnya.
Sementara itu, Yunan Balamba memaparkan bagaimana AI telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan mulai berdampak pada berbagai profesi, termasuk jurnalis. Namun, ia menegaskan bahwa AI bukanlah ancaman jika manusia mampu menguasainya.
“AI tidak bisa mengalahkan manusia, tetapi manusia yang menguasai AI akan unggul atas mereka yang tidak menguasainya,” katanya. Ia juga mengingatkan pentingnya validasi data dalam penggunaan AI.
Apresiasi terhadap kegiatan ini disampaikan oleh Dr. Ferry Daud Liando. Ia berharap AJI Manado dapat melanjutkan kontribusinya dengan memberikan pelatihan kepada UKM Pers Mahasiswa Acta Diurna FISIP Unsrat. Ferry yang pernah menjadi anggota Majelis Etik AJI Manado menilai diskusi ini penting sebagai bentuk edukasi bagi pers mahasiswa agar menjadi media yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.
Ia menambahkan bahwa dalam negara demokratis, media selalu berada di garis depan sebagai alat kontrol sosial.
“Apapun kebijakan pemerintah, jika tanpa kontrol dari media akan lemah. Media adalah wakil rakyat yang menyuarakan kebutuhan publik,” ujarnya.
Ia juga menyatakan kekhawatirannya terhadap lemahnya kontrol sosial di lembaga politik akibat berkurangnya kekuatan kelompok penekan.
Diskusi ini diikuti oleh berbagai peserta, termasuk perwakilan UKM Pers Mahasiswa Acta Diurna, Pers Mahasiswa SUAM IAIN Manado, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Manado, serta para jurnalis dari berbagai media.
