ZONAUTARA.com – Beberapa waktu lalu saat mendekati pelaksanaan seleksi CAT Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bolmong tahap II, menguat isu dugaan adanya honorer siluman dalam seleksi kali ini.
Sontak hal tersebut menuai kritikan dari berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, aktivis, bahkan hingga Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi pun menyatakan ketegasannya terkait polemik honorer siluman.
Komitmen itu adalah untuk menjaga prinsip transparansi dan meritokrasi, serta memberikan perlindungan bagi tenaga honorer yang benar-benar memenuhi syarat.
“Yang memenuhi kriteria dan benar-benar mengabdi, hanya mereka yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kami serius menjaga kredibilitas rekrutmen ini,” tegas Yusra.
Untuk itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong berjanji akan memvalidasi seluruh berkas peserta seleksi.
Kepala BKPP Umarudin Amba menjelaskan apa yang dimaksud dengan honorer fiktif.
“Yang fiktif itu misalnya yang punya SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) tapi tidak melakukan honor,” ujarnya saat ditemui Zonautara.com di sela-sela seleksi CAT PPPK Bolmong di auditorium Unsrat, Sabtu pekan lalu.
Adanya dugaan honorer bodong terindikasi karena praktik nepotisme di instansi terkait.
“Mungkin karena Kepala Sekolah atau Kepala Puskesmas-nya itu adalah keluarga,” ungkap Amba.
Ia menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan tak kenal kompromi untuk menuntaskan polemik honorer siluman atau fiktif ini.
“Akan kita validasi semua. Walaupun lulus, akan kita validasi. Kami kan punya data, kami akan kroscek. Nanti akan kelihatan,” ujarnya.
Semua berkas akan divalidasi dengan melakukan kroscek data yang ada di BKPP Bolmong dan BKN.
“Kalau tidak melakukan honor, kenapa ada SPTJM, siapa yang terbitkan. Nah, itu yang akan kita telusuri,” pungkasnya.
