ZONAUTARA.com – Pemerintah Kota Kotamobagu menempatkan pengembangan Sistem Informasi Demografi sebagai langkah strategis untuk memperkuat akurasi data dan memastikan program-program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Fokus tersebut kembali ditekankan dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Sistem Informasi Demografi yang berlangsung di Aula Bapelitbangda Kotamobagu, Kamis (11/12/2025).
Staf Khusus Wali Kota Bidang Komunikasi dan Informasi, Supardi Bado, mengatakan bahwa penguatan sistem data menjadi kunci pelaksanaan visi dan misi kepala daerah selama lima tahun ke depan. Sistem ini, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan data, tetapi sebagai alat kendali perencanaan agar berbagai program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
“ Kami ingin memastikan bahwa setiap perencanaan—meskipun dalam keterbatasan anggaran—tetap tepat sasaran. Contohnya di sektor pendidikan, sebagaimana dijelaskan Ibu Devita, masih banyak temuan di mana penerima bantuan tidak sesuai kriteria,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kotamobagu, melainkan juga umum terjadi di banyak daerah, terutama ketika proses verifikasi tidak dilakukan secara mendalam. Karena itu, sistem informasi demografi diharapkan menjadi terobosan untuk memperkuat validasi sejak tingkat desa.
Supardi juga mengungkapkan bahwa ketidaktepatan sasaran sering berujung pada kritik publik, termasuk komentar negatif di media sosial ketika bantuan jatuh ke tangan keluarga yang dinilai mampu.
“Masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan namun tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima justru berasal dari keluarga mampu,” tegasnya.
Selain pendidikan, ia turut menyinggung program pelatihan tenaga kerja dan pertanian, termasuk pengiriman warga mengikuti pelatihan kakao di Luwuk. Ia menekankan agar peserta diprioritaskan dari keluarga kurang mampu agar manfaat pelatihan benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan.
Di sektor UMKM, Supardi kembali mengingatkan tentang pentingnya objektivitas seleksi.
“Fakta sering menunjukkan penerima bantuan berasal dari keluarga pejabat atau aparat. Padahal tujuan kita adalah menekan angka kemiskinan. Jika sasaran tidak tepat, program tidak akan efektif,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, ia berharap FGD kedua ini menjadi ruang untuk menghimpun masukan guna menyempurnakan sistem yang sedang disiapkan.
“Masukan Bapak-Ibu sangat penting, karena Bapak-Ibu adalah pemangku kepentingan dari tingkat bawah hingga atas. Semoga sistem yang dibangun semakin kuat dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
FGD ini turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adnan Massinae, pimpinan organisasi perangkat daerah, narasumber Devita A. Djunaidi, serta para lurah, sangadi, dan perwakilan kelurahan dan desa.
