ZONAUTARA.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut, Yulius Selvanus, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
Pertemuan penting ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (24/12/2025) bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan fokus memastikan efektivitas APBD dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Dalam rakornas tersebut, Gubernur Selvanus didampingi oleh sejumlah pejabat kunci Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi, Inspektur Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tujuan utama rapat ini adalah mengevaluasi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, sekaligus mendorong percepatan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menteri Dalam Negeri dalam arahannya secara tegas mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menunda pelaksanaan program dan menghindari penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.
Mendagri juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah agar setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai target.
Berdasarkan paparan dalam rapat, capaian realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini menunjukkan kondisi “on track” dan berada dalam “zona hijau”.
Kinerja positif ini mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan terukur.
Lebih lanjut, ketersediaan dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dinilai sangat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025.
Kondisi kas daerah berada pada posisi ideal, tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal, mempercepat belanja yang produktif, serta memastikan APBD 2025 benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulawesi Utara.
***
