ZONAUTARA.com – Program pembangunan yang akan dinikmati masyarakat beberapa tahun ke depan sesungguhnya tidak dimulai saat proyek dikerjakan, melainkan sejak tahap perencanaan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan menjadi faktor penting agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperrida) akan menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Forum tersebut menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, hingga penanganan kebencanaan yang menjadi tantangan khas daerah kepulauan.
Dokumen RKPD memiliki peran strategis karena menjadi dasar penyusunan program pembangunan dan penganggaran daerah. Artinya, berbagai proyek dan kebijakan yang nantinya dibiayai melalui APBD akan mengacu pada hasil perencanaan yang sedang disusun saat ini.
Baperrida Sitaro menilai perencanaan pembangunan yang hanya disusun dari balik meja berisiko menghasilkan program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, masukan dari berbagai unsur, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah, dianggap penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Bagi masyarakat Sitaro yang hidup di wilayah kepulauan, tantangan pembangunan sering kali berbeda dengan daerah lain. Konektivitas antarwilayah, akses pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan.
Melalui forum konsultasi publik, berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat teridentifikasi sejak awal sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan prioritas program dan penggunaan anggaran.
Selain menjadi wadah menyampaikan aspirasi, forum ini juga merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui arah pembangunan daerah sekaligus memastikan kebutuhan mereka menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Pada akhirnya, kualitas pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana perencanaan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, partisipasi publik dalam penyusunan RKPD menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sitaro berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
