ZONAUTARA.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), tengah menjadi sorotan setelah ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) menimbulkan polemik dan berujung pada pelaporan polisi oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). JK dituduh menistakan ajaran Agama Kristen melalui ceramah berjudul ‘Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar’.
Ceramah yang berlangsung pada 5 Maret 2026 tersebut menyinggung konflik agama di Poso dan Ambon. Dalam penyampaiannya, JK menyebut kedua pihak yang bertikai sering kali merasa tindakan pembunuhan didasari keyakinan ‘syahid’. “Ada juga (konflik) karena agama… kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang itu syahid,” ujarnya. JK juga menegaskan tidak ada agama yang membenarkan pembunuhan. “Tunjukkan sama saya, agama Islam dan Kristen, yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk surga. Tidak ada,” tegasnya.
Seiring waktu, polemik meluas hingga menyeret isu lain terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada 8 April. JK menyebut isu ini meresahkan masyarakat dan memicu perpecahan. “Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua,” kata JK. Ia bahkan menyarankan agar polemik dihentikan dengan menampilkan ijazah asli.
Namun, isu penistaan agama semakin menguat setelah cuplikan ceramah JK yang viral di media sosial dianggap keluar dari konteks. Juru bicara JK, Husain Abdullah, membantah tudingan tersebut dan menyatakan potongan video yang beredar telah kehilangan konteks. “Tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu,” ujar Husain.
Pada 13 April, jajaran Masjid UGM meminta publik menonton rekaman ceramah secara utuh untuk memahami konteks sebenarnya, sementara pada hari yang sama, GAMKI secara resmi melaporkan JK ke polisi. Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, merasa pernyataan JK menyinggung ajaran Kristen dan menimbulkan kegaduhan. Laporan serupa juga muncul dari Sumut pada 14 April, disusul dorongan pemerintah pada 15 April untuk menyelesaikan masalah ini lewat dialog.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
