ZONAUTARA.com – Iran mengklaim bahwa Amerika Serikat telah menanggapi usulan perdamaian terbarunya, seperti dilaporkan oleh media yang terkait dengan pemerintah Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa tanggapan tersebut diterima melalui perantara Pakistan dan saat ini sedang dalam proses peninjauan, menurut kantor berita Tasnim.
Pemerintah AS belum mengonfirmasi apakah mereka telah memberikan balasan kepada Teheran. Pada Sabtu, Presiden Donald Trump mengatakan ia akan segera meninjau rencana yang diajukan Iran meskipun ia merasa rencana tersebut mungkin tidak dapat diterima. “Mereka belum membayar harga yang cukup besar atas apa yang telah mereka lakukan terhadap kemanusiaan dan dunia selama 47 tahun terakhir,” tulis Trump di Truth Social.
Media Iran menyebutkan bahwa rencana 14 poin yang diajukan Teheran meminta Washington untuk menarik pasukannya dari dekat perbatasan Iran, mengakhiri blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, dan menghentikan segala bentuk permusuhan, termasuk serangan Israel di Lebanon. Usulan tersebut juga menyerukan kesepakatan antara kedua negara dalam 30 hari ke depan. Proposal tersebut mendesak kedua pihak untuk fokus pada “mengakhiri perang” daripada memperpanjang gencatan senjata saat ini.
Seraya berbicara kepada wartawan di Palm Beach, Florida, Trump menyatakan bahwa ia belum mendalami rencana tersebut. “Mereka memberi tahu saya tentang konsep kesepakatannya,” katanya. “Mereka akan memberikan saya kata-kata pastinya sekarang.” Saat ditanya oleh BBC mengenai kemungkinan memperbarui serangan militer terhadap target di dalam Iran, Trump mengatakan itu “mungkin terjadi” jika Iran melakukan tindakan yang tidak sepatutnya.
Iran menyatakan bahwa usulan terbarunya ini merupakan tanggapan atas rencana sembilan poin yang diajukan AS yang membayangkan gencatan senjata selama dua bulan. Trump menulis surat kepada anggota Kongres AS, menyatakan bahwa konflik telah “dihentikan” sejak gencatan senjata berlaku pada 8 April, meskipun Iran masih menjadi ancaman “signifikan” terhadap AS dan pasukan militernya yang ditempatkan di kawasan tersebut.
Diolah dari laporan BBC News.
