ZONAUTARA.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) kini mempercepat proses pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Upaya ini berguna untuk memetakan kondisi riil kawasan perbatasan serta menyusun rekomendasi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa pengukuran IPKP akan menjadi dasar sinkronisasi program lintas kementerian dan lembaga demi percepatan pembangunan kawasan perbatasan. “Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
Tou Lumbis disebut memiliki potensi besar dalam sumber daya alam seperti rumput laut, kelapa sawit, blue safir, dan ubi kayu. Namun, potensi tersebut belum memberikan nilai tambah optimal karena sebagian besar komoditasnya dipasarkan sebagai bahan mentah. Menurut Edfrie, hilirisasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi di sana. BNPP RI mendukung pengolahan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah.
Di sisi lain, Edfrie mengungkapkan ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap produk asal Sabah, Malaysia, dan masalah peredaran barang ilegal berdampak pada ekonomi setempat. “Penguatan regulasi dan tata kelola ekspor-impor menjadi langkah penting,” tambahnya. Berbagai tantangan seperti terbatasnya sarana pengawasan juga menjadi fokus BNPP RI dalam upaya pengendalian wilayah perbatasan.
Selain pengembangan ekonomi, layanan dasar seperti akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di Tou Lumbis disebut masih terbatas. Wilayah ini juga rawan banjir dan longsor, yang memerlukan rencana relokasi di kawasan berisiko tinggi. BNPP RI menyiapkan langkah strategis, termasuk pelatihan pengolahan rumput laut dan penguatan sumber daya manusia.
Diolah dari laporan Detik.
