ZONAUTARA.com – Eks Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Laksda TNI (Purn) Leonardi mengaku dijebak dalam penandatanganan kontrak dengan Navayo International AG terkait pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Hal ini terungkap dalam sidang pemeriksaan mantan Dirjen Perencanaan Pertahanan, Muhammad Syaugi, di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (5/5).
Dalam sidang, Leonardi, yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), merasa bahwa dirinya tidak diberitahu mengenai anggaran proyek yang awalnya ada dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2016 tetapi kemudian dihadang oleh surat self blocking yang diajukan Syaugi.
Leonardi mengkritik Syaugi karena mengajukan surat self blocking kepada Kementerian Keuangan tanpa membuat tembusan kepadanya. Menanggapi hal itu, Syaugi menyatakan bahwa dirinya tidak punya kewajiban untuk melapor dan bahwa Leonardi seharusnya sudah mengetahui adanya self blocking dari staf dan bawahan di Baranahan.
Syaugi mengungkap bahwa perintah self blocking berasal dari Sekjen Kemhan saat itu, Widodo, dan surat tersebut dianggap sudah sesuai dengan prosedur. Alasan pengembalian anggaran dikaitkan dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan keuangan, yang mengarahkan penghematan sebesar 7,9 triliun itu, “Isinya terserah kita mana yang mau direm,” kata Syaugi.
Sementara itu, eks Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Mayjen TNI (Purn) Bambang Hartawan menepis tuduhan bahwa ia memerintahkan penandatanganan Certificate of Performance (CoP) yang menimbulkan invoice dari Navayo. Terdakwa Thomas Anthony Van Der Heyden mengatakan dirinya terlibat hanya dalam aspek teknis dan tidak dalam pembahasan strategis atau pengambilan keputusan anggaran.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
