ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia telah memetakan 88 kabupaten/kota untuk difokuskan dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk penyaluran program yang lebih tepat sasaran dalam upaya mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2026.
“Melalui berbagai program pemerintah yang masih bisa disalurkan, di-refocusing di 88 kabupaten/kota tersebut,” ujar Menko Muhaimin Iskandar dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Senin (11/5). Upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurut Muhaimin, strategi penanganan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial tunai, tetapi juga memperkuat ekosistem pemberdayaan. Pihaknya berencana memberikan pelatihan kerja singkat kepada warga usia produktif agar mereka dapat terserap ke pasar kerja atau memulai usaha secara mandiri.
“Bantuan sosial adalah bantalan sementara, di mana kata kunci yang sedang terus kita lakukan adalah pemberdayaan. Di antara program-program pemberdayaan yang sedang terus kita dorong adalah agar masyarakat miskin ekstrem bisa dilatih dalam waktu singkat dan kemudian bisa disalurkan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bisa dihentikan berbagai bantuan perlindungan sosial,” tambah Muhaimin.
Keberhasilan strategi regional ini, lanjutnya, sangat bergantung pada penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat. Menko Muhaimin juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur digital di setiap daerah untuk mengatasi ketimpangan informasi dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Kita berharap Inpres 8 Tahun 2025 itu betul-betul menjadi pijakan bagi seluruh Program Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Diolah dari laporan Antara.
