ZONAUTARA.com – Pemerintah Malaysia mengecam langkah Pemerintah Norwegia yang secara sepihak membatalkan izin ekspor sistem rudal angkatan laut, meski pembayaran kontrak telah mencapai 95%. Keputusan ini dianggap merugikan Malaysia yang sedang dalam proses modernisasi armada lautnya.
Melansir dari Arab News, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim langsung menyampaikan keberatan melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre. Anwar menegaskan bahwa sejak tahun 2018, Malaysia telah memenuhi seluruh kewajiban finansial dalam kesepakatan tersebut.
“Malaysia telah menghormati setiap kewajiban dalam kontrak ini sejak tahun 2018: secara cermat, setia, dan tanpa keraguan. Norwegia, nampaknya, tidak merasa terpaksa untuk memberikan kesantunan dan demonstrasi itikad baik yang sama kepada kami,” ujar Anwar dilansir Arab News, Kamis (14/5/2026).
Pemerintah Malaysia menjelaskan bahwa dana yang disetorkan kepada pemasok sudah hampir mencapai total nilai kontrak. Namun, pada saat proses pengadaan hampir final pada Maret lalu, otoritas Norwegia tiba-tiba memblokir pengiriman komponen dan peluncur rudal tersebut.
“Kontrak yang ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Itu bukan konfetis yang bisa dihamburkan dengan cara yang begitu serampangan. Jika pemasok pertahanan Eropa berhak untuk mengingkari kontrak tanpa hukuman, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang begitu saja,” tegasnya.
Sedianya, sistem rudal anti-kapal Naval Strike Missile (NSM) buatan Kongsberg Defence & Aerospace AS akan melengkapi kelas baru kapal tempur pesisir angkatan laut Malaysia. Anwar menilai pembatalan ini tidak hanya mengganggu kesiapan operasional militer, tetapi juga berdampak pada keseimbangan stabilitas keamanan di kawasan.
“Tindakan ini tidak diragukan lagi akan membawa konsekuensi yang lebih luas bagi keseimbangan regional,” lanjut Anwar.
Pemerintah Malaysia saat ini sedang meninjau berbagai opsi hukum untuk menanggapi kegagalan pengiriman rudal tersebut. Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin menyatakan bahwa pemerintah tengah mempelajari kemungkinan pengajuan klaim kompensasi atas dana yang telah dikeluarkan.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
