ZONAUTARA.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi ekonomi secara terstruktur melalui penguatan investasi di sektor sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, saat mewakili Gubernur Yulius Selvanus, dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) Regional Investor Relations Unit (RIRU) Sulawesi Utara 2026 di Ruang Tondano, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta menjadi momentum untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi strategis Sulawesi Utara 2025–2030.
Dalam arahannya, Victor Mailangkay menyampaikan evaluasi terhadap capaian investasi Sulut pada Triwulan I tahun 2026. Hingga periode tersebut, realisasi investasi tercatat sebesar Rp2,13 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,53 triliun atau 72 persen, serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp593 miliar atau 23 persen.
Investasi tersebut disebut telah menyerap sekitar 5.070 tenaga kerja. Namun demikian, angka itu baru mencapai 18 persen dari target tahunan sebesar Rp12,13 triliun.
“Capaian ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mampu menyentuh 33 persen. Kondisi ini harus menjadi wake-up call bagi kita semua, terutama para kepala daerah,” tegas Victor.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kota Manado menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp989 miliar atau 46 persen dari total realisasi. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Minahasa Utara dengan kontribusi Rp779 miliar atau 36 persen.
Sementara itu, sejumlah daerah lain seperti Bitung, Tomohon, dan Bolaang Mongondow diminta segera mengevaluasi hambatan investasi di wilayah masing-masing.
Untuk meningkatkan daya tarik investasi, Pemprov Sulut menekankan pentingnya kemudahan berusaha melalui penguatan layanan publik berbasis digital.
Victor memberikan apresiasi kepada sembilan daerah yang telah mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, ia juga meminta enam kabupaten yang belum memiliki MPP agar segera membentuk dan mengoperasikannya pada tahun ini.
“MPP bukan sekadar memindahkan meja kerja, melainkan integrasi layanan berbasis teknologi informasi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan integrasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) guna meminimalisasi tatap muka dalam pelayanan serta menutup celah praktik pungutan liar.
Dalam upaya membangun kemandirian ekonomi daerah, Pemprov Sulut menetapkan hilirisasi sektor unggulan sebagai prioritas utama.
Di sektor perikanan, fokus diarahkan pada pengelolaan komoditas tuna dan cakalang. Sementara di sektor pertanian, pemerintah mendorong pengembangan produk turunan kelapa agar ekspor tidak lagi didominasi bahan mentah.
Untuk mencapai target investasi, Victor meminta seluruh kepala daerah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya menghentikan pola promosi umum yang hanya menonjolkan keindahan alam tanpa didukung data konkret investasi.
Pemerintah daerah juga diminta menyusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang memuat kesiapan lahan, dokumen AMDAL, hingga skema keuntungan investasi atau return on investment (ROI) secara jelas.
Selain itu, kepala daerah didorong menerapkan strategi “jemput bola” secara agresif dalam berbagai forum investasi nasional maupun internasional, serta mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital agar penerbitan KKPR dapat dilakukan otomatis.
Sebagai langkah taktis, Pemprov Sulut turut mendorong seluruh kabupaten dan kota berpartisipasi dalam North Sulawesi Investment Challenge 2026.
Melalui kompetisi tersebut, setiap daerah diminta mengajukan portofolio proyek investasi terbaik yang berstatus clean and clear. Proyek-proyek terpilih nantinya akan disusun menjadi profil investasi berstandar internasional dan dipromosikan kepada jaringan investor global melalui dukungan Bank Indonesia.
Menutup arahannya, Victor menegaskan bahwa investasi tidak hanya berkaitan dengan laporan administratif, tetapi juga menyangkut kepercayaan, kepastian hukum, dan keramahan birokrasi.
Ia optimistis sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara secara solid dan berkelanjutan.
