ZONAUTARA.com – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pengalokasian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk pembangunan 1.000 layar bioskop di desa. Usulan ini disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional dengan Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Pembangunan bioskop desa diharapkan dapat mendistribusikan film lokal lebih merata, sehingga rumah produksi di daerah dapat berkembang dan berkontribusi terhadap penguatan ekosistem perfilman nasional. Selama ini, industri film Indonesia cenderung terpusat di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa.
Rahmawati menambahkan bahwa dukungan pemerintah terhadap perfilman tidak cukup hanya dengan pembangunan layar bioskop. Diperlukan juga pemberian insentif fiskal untuk rumah produksi kecil dan daerah yang menghadapi keterbatasan modal dan akses distribusi. “Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027,” ujarnya dikutip Antara (20/5/2026).
Sejumlah perwakilan rumah produksi daerah juga mengeluhkan ketidakadilan sistem distribusi film nasional. Nicki R. V dari 786 Production mengatakan bahwa film lokal jarang mendapatkan kesempatan tayang di jaringan bioskop nasional. Ia mengusulkan agar ada badan pemerintah yang mengatur jadwal tayang untuk memastikan distribusi yang lebih merata.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem, Rico Sia, menyarankan rumah produksi untuk lebih aktif berdiskusi dengan pihak exhibitor atau pengelola bioskop sebelum produksi film, agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan preferensi penonton.
Diolah dari laporan Tirto.id.
