ZONAUTARA.com – Kekacauan melanda Turki menyusul perebutan kepemimpinan dalam partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP). Insiden ini dipicu oleh keputusan pengadilan Turki pada 21 Mei yang menghapus Ozgur Ozel dari posisinya sebagai Ketua CHP, keputusan yang kemudian memicu keributan di Ankara pada Minggu, 26 Mei 2026.
Polisi anti huru hara menembakkan gas air mata dan menerobos barikade yang didirikan di markas besar CHP. Kepulan gas air mata bercampur kerumunan massa yang membentengi diri mereka, berteriak, dan melemparkan benda-benda ke arah aparat kepolisian.
Pengadilan memutuskan untuk mengembalikan jabatan presidensi kepada Kemal Kilicdaroglu, pendahulu Ozel, yang sebelumnya dikalahkan Recep Tayyip Erdogan dalam pemilihan presiden. Akibatnya, terjadi bentrokan antara pendukung Kilicdaroglu dengan pendukung Ozel di luar gedung.
Kantor Gubernur Ankara mengerahkan polisi untuk membubarkan massa di markas CHP, memicu bentrokan lebih lanjut. Human Rights Watch menilai pemerintah Erdogan bertindak otoriter dan merusak demokrasi di Turki.
Situasi tersebut membuat investor khawatir. Roger Mark, analis dari Ninety One, menyebut potensi dolarisasi domestik sebagai risiko terbesar, mengingat kemungkinan warga dan investor beralih dari lira ke mata uang asing.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
