ZONAUTARA.com – Partai Golkar menyatakan keprihatinannya atas penangkapan Bupati Muara Enim, Edison, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan bahwa kejadian ini mempertegas urgensi untuk memperkuat ekosistem antikorupsi di pemerintahan daerah. “Tentu kita sangat prihatin, untuk kesekian kalinya kembali Kepala Daerah terjerat masalah hukum, melalui OTT,” ungkap Doli kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Doli menyebutkan bahwa Edison, sebelumnya dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN), tidak pernah secara tegas mengklaim dirinya sebagai kader Golkar. Meskipun demikian, Golkar adalah salah satu partai yang mendukung Edison pada Pilkada lalu. “Saudara Edison sendiri adalah seorang ASN, sebelum terpilih menjadi Bupati. Golkar salah satu partai yang mengusung Saudara Edison pada saat Pilkada kemarin,” ujar Doli. Ia menambahkan bahwa siapa pun pejabatnya, terlepas dari afiliasi partainya, tidak seharusnya terlibat dalam korupsi.
Informasi dari KPK menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan di Muara Enim, Sumatera Selatan. Namun, detail lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang ditangkap dan kasus spesifik yang menyeret Edison dalam OTT ini belum diungkapkan oleh KPK. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kebenaran OTT tersebut tanpa merinci lebih jauh. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.
Golkar berharap insiden ini dapat menjadi pembelajaran untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Sikap tegas dalam memberantas korupsi, menurut Doli, harus diutamakan demi menjaga integritas pemerintahan.
Selain itu, Doli juga menekankan pada pentingnya dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, sebagai upaya bersama dalam memajukan daerah.
Diolah dari laporan Detik.
