ZONAUTARA.com – Kemi Badenoch, pemimpin Partai Konservatif, mengusulkan penghapusan Kewajiban Kesetaraan Sektor Publik (PSED) karena dianggap memberikan keuntungan pada beberapa kelompok. Partai tersebut mengatakan ini sebagai langkah awal dalam program untuk “mengembalikan akal sehat”. Usulan ini datang setelah kritik bahwa badan publik terlalu fokus pada rasisme institusional hingga menjadi tidak kompeten.
Dalam wawancaranya dengan Sky News, Badenoch mengusulkan pencabutan kewajiban yang melarang pemecatan wanita hamil atau mereka yang sedang cuti melahirkan, serta mencegah diskriminasi berdasarkan disabilitas dan usia. Liz Kendall, Sekretaris Ilmu Pengetahuan, mengkritik bahwa rencana ini akan “membawa kita mundur”.
PSED, yang berlaku di Inggris, Skotlandia, dan Wales, mengharuskan badan publik memiliki pertimbangan tertentu, termasuk menghilangkan diskriminasi hukum dan memajukan kesetaraan peluang antar individu dengan karakteristik yang relevan. Karakteristik tersebut meliputi umur, disabilitas, ras, kehamilan, jenis kelamin, dan orientasi seksual.
Badenoch berargumen bahwa hukum kesetaraan yang didesain dengan baik seharusnya melindungi semua orang dengan cara yang sama, bukan menciptakan ketidakadilan baru. Dia menyatakan bahwa Inggris modern adalah negara yang paling tidak rasis di dunia, berdasarkan pengalamannya hidup di tiga benua berbeda.
Badenoch mengakui bahwa selama menjabat sebagai menteri kesetaraan, dia tidak meminta penghapusan PSED tetapi berusaha menjelaskan cara mematuhi hukum sesuai Undang-Undang Kesetaraan. Kini, dia percaya bahwa penghapusan PSED adalah cara terbaik untuk menghapus diskriminasi dalam hukum sekaligus melindungi kesetaraan di bawah hukum.
Diolah dari laporan BBC News.
