ZONAUTARA.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan kepada Komisi II DPR RI mengenai kesulitan fiskal daerah yang menghambat pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun. Hal tersebut dikemukakan dalam rapat kerja yang dihadiri Menteri Dalam Negeri serta sejumlah kepala daerah pada Senin (8/6).
“Terkait relaksasi untuk itu kami memberikan apresiasi, tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum,” ungkap Sherly.
Sherly menegaskan perlunya pembahasan lanjutan dengan DPR untuk memastikan apakah akan ada pemotongan anggaran lagi pada tahun 2027. Ia memaklumi kondisi APBN yang juga sulit dan menyadari bahwa daerah harus berinovasi. Namun, ia mengeluhkan minimnya ruang inovasi karena banyak kewenangan sudah diambil oleh pemerintah pusat.
Kondisi fiskal yang dijelaskan Sherly menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsinya sebesar Rp960 miliar, sementara belanja pegawai mencapai Rp1,1 triliun, yang berarti sudah melebihi dana yang tersedia. Ia berharap pengembalian sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) dapat mengatasi masalah gaji tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat yang sama menyebutkan ada 39 pemerintah daerah yang tidak mampu membayar gaji PPPK karena porsi belanja pegawainya di atas 50 persen. Ia menyebutkan beberapa daerah seperti Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala yang memerlukan perhatian serius.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
